Jokowi Larang Ekspor CPO, Rizal Ramli: Kebijakan Ngasal Tanpa Data Kuantitatif

Jakarta, INDONEWS.ID -- Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng (Crude Palm Oil) dan ekspor minyak minyak jadi ke luar negeri. Menurut mantan Menko Perekonomian itu, langkah yang ditempuh Jokowi tersebut merupakan kebijakan asal populer.

“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal dipantau di Jakarta, Minggu (24/4).

Sebelumnya, ekonom dari Universitas Bung Karno, Gede Sandra mengatakan bahwa larangan ekspor tersebut bukan sebuah pilihan kebijakan yang tepat.

“Pelarangan ekspor ini bukan kebijakan terbaik. Sebenarnya tinggal Jokowi panggil saja para taipan sawit, paksa turunkan, ancam bongkar kasus pajak mereka. Pasti harga turun 2 minggu. Beres,” ujarnya kepada Indonews.id di Jakarta, Sabtu (23/4).

Mantan Staf Ahli Menko Kemaritiman ini mengatakan, pilihan kebijakannya bukan dengan melarang eksportir Kelapa Sawit. Kebijakan ini akan mengakibatkan harga minyak sawit dunia akan meningkat.

"Bukannya semua eksportir dilarang. Akibatnya adalah akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) terhadap kontrak ekspor dari Indonesia, sehingga akan menurunkan pendapatan ekspor kita. 

Sementara itu, katanya, di luar negeri dampaknya adalah adanya kenaikan harga minyak sawit dunia, yang akan meningkatkan inflasi di negara-negara importir minyak sawit.

“Jangan-jangan karena Jokowi takut dengan perusahaan sawit tertentu? Seperti yang belakangan disebut-sebut dalam kasus perusahaan yang juga jadi sponsor Persis Solo, yang dimiliki puteranya?,” ujar analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat itu.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus, seperti dikutip Tempo.co, menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, di antaranya Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat bahkan Malaysia.

Dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun.

Heri mengatakan, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pemerintah telah memutuskan kebijakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

“Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya. ***