Perang Dingin yang Baru Belum Menelorkan Hasil Apapun

Oleh : Dr.Rizal Ramli*)

INDONEWS.ID - Meningkatnya  ketegangan antara Rusia dan Barat dampak dari serangan Rusia ke Ukraina bisa memicu Perang Dingin yang baru. Tetapi ada perbedaan penting antara Perang Dingin pertama dan Krisis saat ini.

Pada Perang Dingin Pertama setelah Perang Dunia Kedua antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, Cina adalah negara yang terbelakang secara ekonomi dan masih berkutat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pergolakan politik dalam negerinya.

Sekarang, dengan ekonomi terbesar kedua dan dengan peringkat militer nomor tiga setelah Amerika dan Rusia, China lebih tampil lebih perkasa danpenting daripada lima dasawarsa silam.

Pengaruh Beijing kini berkembang sangat membebani tidak hanya pada arah  kebijakan luar negeri Amerika Serikat tetapi hampir di seluruh dunia ketika Presiden Xi Jinping dan Partai Komunis China-nya berambisi untuk menjadikan China sebagai hegemoni regional.

Ketika Perang Dingin baru ini mulai tampak, Amerika tidak hanya harus bersaing dengan China untuk menjadi paling sakti di Indo-Pasifik, sekarang juga harus menghadapi ancaman keamanan baru dan terdekat di Eropa sebagai konsekuensi dari perang di Ukraina.

Dan di situlah letak tantangan luar biasa bagi AS. Ketika Washington dan sekutunya semakin terlibat dalam perang proksi mereka dengan Rusia, semakin sedikit sumber daya yang harus difokuskan Presiden Joe Biden untuk melawan China di Indo-Pasifik.

Agar adil bagi Presiden Biden dan tim kebijakan luar negerinya, telah terjadi peningkatan  perhatian dalam kebijakan AS di Asia sejak ia menjabat. 

Tidak seperti Donald Trump, Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken memahami perlunya aliansi dalam Perang Dingin yang baru ini.

Hubungan As dengan sekutu Eropa telah dipulihkan, sementara hubungan diplomatik antara Amerika dan teman-temannya di Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan blok ASEAN juga telah diperkuat dan aliansi militer bilateral dan multilateral.

Pendekatan multilateral Biden diperlihatkan pada KTT May Quad di Tokyo, di mana para pemimpin Jepang, Australia, India, dan AS mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Pada saat yang sama, China ingin melawan aliansi Amerika  di Asia dalam upaya diplomatik baru dan ambisius yang diungkapkan selama Forum Boao untuk Asia di China pada April lalu, yang dianggap sebagai Davos Asia.

Gagasan besar Xi, yang ia sebut Inisiatif Keamanan Global, atau GSI, akan menjadi pakta antara China dan negara-negara lain untuk "memperkuat rasa saling percaya politik, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, dan untuk kerja sama keamanan."

Deskripsi muluk-muluk seperti itu dimaksudkan untuk mengesankan, tetapi kemunafikan itu tidak hilang pada banyak orang Asia.  Bagi kami semua di ASEAN yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan, saya dan banyak orang lain merasakan kemunafikan ketika kami mendengar Xi menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.

Lalu ada isu GSI sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan politik.  Visi seperti itu hanya dapat dipenuhi jika pihak sponsor sudah dipercaya.  Namun siapa yang mempercayai Cina?

Banyak pengamat politik, termasuk saya sendiri, meragukannya, mengingat bagaimana Beijing menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) Demi mendapatkan kendali atas aset strategis negara-negara penerima dan menjerat mereka dalam perangkap utang.

Tidak mungkin untuk memprediksi bagaimana Perang Dingin yang baru akan berkembang dan untuk berapa lama itu akan bertahan. 

Salah satu penentu utama adalah Pemilihan Umum sela di Amerika dan pemilihan presiden berikutnya.

Apakah Partai Republik menang besar dan mendapatkan kembali kendali atas Gedung Putih sangatlah penting. Sementara sebagian besar orang Eropa memandang perang di Ukraina sebagai perang mereka, publik Amerika kurang mendukung, itulah  poin yang tidak hilang dari Partai Republik yang mencalonkan diri.

Faktor lain bukan hanya apakah Rusia dapat menahan rasa sakit akibat sanksi ekonomi, tetapi apakah masyarakat umum di negara-negara yang secara tidak langsung terkena sanksi dapat menanggung rasa sakit itu juga.

Ekonomi adalah pendorong penting tidak hanya dalam perang di Ukraina tetapi juga sebagai kendala potensial pada petualangan luar negeri China. 

Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, ekonomi China melambat.  Beberapa ekonom percaya China telah memasuki jebakan Negara dengan  pendapatan menengah.  Oleh karena itu ekonominya tidak akan pernah mendapatkan kembali tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti yang terlihat pada dekade-dekade sebelumnya.

Jika ini benar, China mungkin terpaksa menjadi kurang ambisius dalam kebijakan luar negerinya, meskipun orang seharusnya tidak mengharapkan raksasa Asia itu meninggalkan visi jangka panjangnya untuk mencapai hegemoni.

Tentu saja ada skenario yang lebih optimistis daripada berjongkok untuk perang panjang di Ukraina, Rusia dapat memutuskan bahwa mereka telah mencapai batas kemampuannya. Penyelesaian yang dinegosiasikan dalam waktu dekat akan mencegah timbulnya beberapa biaya ekonomi yang lebih mengerikan dan potensi guncangan politik dari perang.

Namun seharusnya tidak ada delusi tentang kembali ke status quo. Perang telah secara fundamental mengubah komitmen Amerika dan Eropa untuk pengaturan keamanan, dengan NATO, dan menarik pelajaran bahwa hanya pakta militer yang diperluas dan diperkuat yang dapat mencegah perang di masa depan dengan Rusia.

Jika Rusia mendapat sedikit imbalan atas upaya perang, dan Beijing melihat NATO yang lebih kuat dan Amerika yang lebih bertekad mampu mempertahankan tatanan pasca-Perang Dunia II, maka Xi dapat memutuskan untuk mengkalibrasi ulang kebijakan luar negeri China.

Washington, pada gilirannya, dapat memutuskan bahwa akan lebih masuk akal untuk mencari hubungan yang tidak terlalu bermusuhan dengan Beijing. Ini masih akan menjadi Perang Dingin dengan ketegangan sesekali dan persaingan yang ketat, tetapi akan jauh lebih berbahaya daripada apa yang kita takuti hari ini.

Artikel ini diterbitkan oleh https://asia.nikkei.com/ dengan judul “No Certain Outcomes as New Cold War Emerges”.

*) DR. Rizal Ramli adalah mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur.