Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Pimpinan yang berlangsung secara luring di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (27/06/2022). Turut hadir, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Adapun pembahasan dari rapat kali ini, di antaranya membahas terkait landasan hukum dan model bisnis Badan Bank Tanah yang dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; proyeksi perolehan tanah untuk Badan Bank Tanah yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; serta laporan keuangan semester I tahun 2022, rencana kerja anggaran tahun 2022 dan penambahan modal negara Badan Bank Tanah yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja.
Dalam pengantarnya, Menteri ATR/Kepala BPN berharap agar berlakunya regulasi terkait Bank Tanah dapat mengakomodir semua kepentingan. Ia juga menekankan, dengan terbitnya regulasi terkait Bank Tanah tidak menyebabkan tumpang tindih pada pelaksanaannya di lapangan. "Contohnya adalah ketika kita menangani tanah telantar, Bank Tanah ini dapat menjadi pintu masuk untuk tenor waktu penggunaan tanah," ujar Hadi Tjahjanto.
Bank Tanah juga bertujuan untuk merealisasikan harapan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi krisis pangan. Ia melihat tanah telantar yang ada di beberapa wilayah dapat mengakomodir kebutuhan buruh tani yang sudah memanfaatkan tanah tersebut, tentu dengan komitmen yang akan diatur kemudian hari. "Dengan begitu, saya pikir bisa terealisasi keinginan Bapak Presiden," lanjut Hadi Tjahjanto.
Baca juga : Bank Tanah: Wujud Kehadiran Negara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah yang Lebih Berkeadilan
Selain itu, Bank Tanah juga dapat mengakomodir keperluan kementerian/lembaga lain, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Kalau ada tanah telantar di wilayah itu akan kita manfaatkan dan kerja sama dengan KKP untuk membangun _cold storage_. Kita harus memperhatikan semuanya, oleh sebab itu Bank Tanah bisa menjadi solusi bersama," ucap Hadi Tjahjanto. (Lka)
TAGS : Bank Tanah