Bang RR Siap Mundur Jika dalam 2 Tahun Tidak Bisa Membawa Kemajuan Bagi Bangsa

Jakarta, INDONEWS.ID - Masyarakat sipil yang berasal dari alumni Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, ITB, UGM, UNPAD, UNAIR, ITS, IPB, UNJ, UIN Jakarta, UIN Jogya dan beberapa perguruan tinggi lain mengharapkan agar Indonesia dipimpin oleh seorang yang mampu mengatasi krisis ekonomi (stagflasi) yang sudah di depan mata. Karena itu, mereka mengharapkan ekonom senior, Dr Rizal Ramli bisa diusung menjadi capres pada 2024 mendatang.

“Kini kurs rupiah ambruk, utang negara Rp7500 trilyun, harga-harga naik, pajak naik, daya beli rakyat merosot, pemiskinan meluas dan PHK  massal merajalela.  Dan itulah sebabnya, mengapa masyarakat Indonesia di berbagai daerah meminta DR Rizal Ramli untuk menjadi pemimpin, meski berbagai lembaga survei yang manipulatif dan ‘maju tak gentar membela yang bayar’, mengajukan capres yang tidak kredibel dan tak mampu mengatasi krisis ekonomi dan krisis akhlak,” ujar perwakilan masyarakat sipil di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi dunia saat ini stagnan sementara inflasi terus meningkat (stagflasi). Krisis mengancam ekonomi Indonesia. Dampak yang terjadi dengan Indonesia tergantung dari seberapa besar kenaikan suku bunga dan penurunan komoditas. Jika kedua hal itu sangat buruk, maka dampak resesi global terhadap ekonomi Indonesia juga akan sangat buruk.

Menurut masyarakat sipil tersebut, di era Presiden Jokowi, Indonesia diambang kehancuran menjadi negara pariah yang dikendalikan oligarki. Krisis multidimensi (krisis ekonomi, krisis kepercayaan dll ) sudah melembaga. Jutaan rakyat jatuh miskin, kena PHK, menganggur, atau mengalami kesusahan sosial-ekonomi. Sementara itu, kelompok terkaya makin kaya, sedangkan jutaan rakyat miskin bertambah miskin. Korupsi, kolusi, nepotisme terus merajalela.

“Masyarakat Indonesia meminta Rizal Ramli jadi pemimpin nasional karena ingin menyelamatkan Negara dan Bangsa dari krisis dan kehancuran, mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sesuai UUD 1945 dan Trisakti  Presiden Soekarno,” ujar mereka.

Jika mantan Menko Perekonomian ini memimpin Indonesia, maka beberapa persoalan berikut ini akan segera diatasi hanya dalam waktu dua tahun.

1. Mewujudkan negara hukum yang substansial, dan mengakhiri negara kekuasaan/negara politik selama 20 tahun ini. Rizal Ramli akan mengubahnya menjadi negara hukum demi tercapainya pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya yang adil dan beradab.
2. Mengatasi krisis ekonomi, naiknya harga harga kebutuhan pokok dan ambruknya daya beli rakyat. Memulihkan daya beli rakyat. Menurunkan harga minyak goreng dan pangan lainnya secepatnya.
3. Mengatasi masalah melebarnya jurang kaya –miskin di Indonesia dengan golongan terkaya makin kaya dan kaum miskin semakin miskin.
4. Memulangkan jutaan buruh China Tiongkok yang masuk Indonesia untuk dikembalikan ke RRC.
5. Mengakhiri oligarki yang mencengkeram ekonomi-politik  bangsa Indonesia demi mewujudkan demokrasi sosial.
6. Mengakhiri pelemahan KPK dan kembali memperkuatnya.
7. Mengatasi utang pemerintah Jokowi yang mencapai ribuan trilyun rupiah yang jadi beban rakyat.
8. Mengubah/merevisi/mencabut UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
9. Menurunkan tariff listrik, dan pajak demi keadilan dan kepentingan rakyat banyak.
10. Menaikkan pendapatan negara dari bisnis batubara, sawit  dan sumber daya mineral/tambang lainnya.
11. Mengatasi penggundulan hutan, mengatasi penyelundupan dan segenap mafia  dan melestarikan lingkungan hidup.
12. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal serta menghapus dampak/akibat jelek islamphobia.

Masyarakat sipil tersebut percaya bahwa Bang RR – sapaan Rizal Ramli - sanggup mengatasi masalah di atas hanya dalam tempo 2 tahun. “Semua masalah di atas akan bisa diatasi secara gradual dan progresif, dengan  langkah terukur dan maju, dengan kerja cerdas demi kepentingan rakyat kecil,” ujarnya. 

“Jika dalam dua tahun tidak ada kemajuan/perbaikan yang masuk akal, maka RR rela mundur dari jabatan presiden bersama seluruh dan tim kerjanya dan menerima sanksi sosial masyarakat,” pungkasnya. ***