Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik mengenai aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah banjir bandang dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di tengah meningkatnya tekanan publik yang menuding kegiatan tambang sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menegaskan penolakannya terhadap wacana zero mining.
Dilansir Bushcoo (3/12/2025), Gus Ulil menyebut gagasan untuk menghapus seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia sebagai pandangan yang tidak realistis dan tidak sejalan dengan kebutuhan nasional saat ini.
“Penghapusan total tambang bukan hanya tidak masuk akal, tetapi berpotensi mengguncang stabilitas energi, produksi industri, dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gus Ulil, sektor pertambangan tetap memegang peran strategis dalam menopang energi nasional, industri hilir, hingga perekonomian secara keseluruhan. Ia menilai seruan penghapusan tambang sebagai respons emosional yang menyederhanakan persoalan lingkungan.
Ketika berbagai pihak menyebut pertambangan sebagai faktor dominan perusakan ekosistem dan pemicu bencana, Gus Ulil menilai narasi tersebut terlalu menyempitkan masalah yang jauh lebih kompleks.
Ia bahkan menyebut tuntutan zero mining sebagai pandangan “menyesatkan” yang tidak didasarkan pada kondisi faktual. Pernyataan tegasnya itu memicu perdebatan luas, memperlebar jurang antara kelompok pro-lingkungan dan pendukung industri tambang.
Baca juga : PNM Kembali Turun Langsung ke Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan dan Perkuat Proses Bangkit Pascabencana
Gelombang kritik terhadap dunia tambang meningkat tajam setelah bencana besar di Sumatera. Banyak pihak menilai praktik tambang ilegal, lemahnya pengawasan, dan penerbitan izin yang tidak tepat turut memperburuk kondisi lingkungan.
Namun, kelompok lain berpendapat bahwa tambang tak bisa dihapuskan begitu saja mengingat kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Mereka menilai langkah yang tepat adalah pembenahan tata kelola, bukan penghentian sektor secara total.
Gus Ulil menegaskan bahwa solusi nyata terletak pada peningkatan pengawasan, penegakan regulasi yang ketat, serta penerapan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pembangunan ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Ia mengingatkan bahwa fokus harus diarahkan pada perbaikan tata kelola, bukan pada penghapusan sektor strategis.
Pernyataan Gus Ulil diperkirakan membuka babak baru dalam diskusi seputar masa depan industri tambang Indonesia. Dengan desakan publik yang semakin besar di satu sisi, dan kebutuhan energi serta pembangunan nasional di sisi lain, polemik pertambangan dipastikan tetap menjadi isu strategis dalam kebijakan lingkungan ke depan.
Perdebatan mengenai tambang pun diperkirakan terus menghangat, terutama terkait upaya menemukan titik temu antara keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan ekonomi nasional.
