Nasional

Sarasehan Indonesia Bangkit: Sistem Ekonomi Politik yang Menyimpang Harus Segera Diganti

Oleh : very - Senin, 30/01/2023 10:39 WIB

Hal itu terungkap dalam “Sarasehan Indonesia Bangkit untuk Selamatkan Indonesia” yang digelar di Yogyakarta, Sabtu malam. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah terus saja membebani rakyat dengan utang yang menumpuk. Hingga saat ini, utang pemerintah mencapai Rp7500 triliun. Akibat utang yang terus membengkak tersebut memaksa pemerintah mencabut subsidi, termasuk bantuan sosial yang sangat dibutuhkan rakyat kecil.

Pemerintah misalnya menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) di tahun 2023. Bansos yang dihapus yakni bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).

Padahal kondisi perekonomian masyarakat belum terlalu pulih pasca pandemi dan kenaikan harga bbm. Karena itu, dipastikan masyarakat makin jauh dari hidup sejahtera. Pemerintahan yang demikian dinilai telah mengingkari dan mengkhianati konstitusi.

Padahal, seperti dikatakan Prof Nurcholish Madjid, negara atau rezim yang mengingkari atau mengkhianati konstitusinya niscaya tidak akan lama dan bakal jatuh dengan tidak terhormat.

Hal itu terungkap dalam “Sarasehan Indonesia Bangkit untuk Selamatkan Indonesia” yang digelar di Yogyakarta, Sabtu malam. 

Tampil sebagai panelis utama yaitu tokoh naisonal, Dr Rizal Ramli. Pembicara lain adalah Guru Besar FH UGM Prof. Dr. Kaelan, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Muhammad Hirzin, Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subiyanto, mantan Rektor UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi, Muh Jumhur Hidayat, akademisi Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad, aktivis Hatta Taliwang, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, Dr Gamari, dan tokoh lainnya.

Sarasehan dua hari ini dilanjutkan sampai Minggu siang dengan kehadiran ekonom FE UI Faisal Basri, politikus senior Suripto, budayawan Emha Ainun Nadjib, Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati dan lainnya.

Para panelis dan hadirin yang hadir dalam forum itu sepakat bahwa sistem ekonomi-politik  yang sangat ugal-ugalan dan menyimpang ini harus diganti sesuai dengan sistem Pancasila dan UUD45.

“Jokowi dan anak-mantunya dalam sorotan publik, bahkan dikecam publik, mereka dianggap menikmati demokrasi kriminal, demokrasi ‘wani piro’, rezim Jokowi  juga telah dikuasai dan dikendalikan oleh Oligarki Peng-Peng (Penguasa Pengusaha). Kondisi obyektif rakyat kita makin menderita, beban utang Rp7500 trilyun, pajak naik, harga-harga BBM/Listrik dan pangan naik, daya beli rakyat tergerus, pengangguran sarjana dan lulusan SLTA sangat meluas dan mengerikan, terjadi konflik antara pekerja pribumi dan asing (China), kerusakan lingkungan hidup makin parah,” kata Menko Ekuin Presiden Gus Dur dan mantan aktivis ITB seperti dikutip Konfrontasi.com.  

Bang RR, sapaan Rizal Ramli menghimbau masyarakat untuk memperbaiki sistem dan kualitas demokrasi yang sudah dirusak oleh adanya threshold dan politik uang serta dikuasai oligarki.

“Adanya ambang batas presiden atau presidential threshold  20%, yang juga berlaku untuk Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota, menjadi salah satu dasar munculnya oligarki cukong/bandar dan demokrasi kriminal alias demokrasi cukong di Indonesia,” katanya. 

Mantan Menko Kemariman itu mengatakan, mereka yang hendak menjadi bupati atau wali kota harus mengantongi duit Rp30-60 milyar. Kemudian mereka yang hendak menjadi gubernur harus memiliki duit Rp100-300 milyar. Hal itu untuk membiayai politik, bayar upeti parpol dan sebagainya.

``Threshold itu harus dihapuskan menjadi nol persen untuk memperbaiki sistem dan kualitas demokrasi dan mengatasi dan mengakhiri  kuasa oligarki,`` kata RR.

Karena itu, tak heran sistem tersebut banyak menyeret bupati, wali kota maupun gubernur ke dalam praktik korupsi.

“Laporan resmi media menunjukkan, selama 10 tahun terakhir, sampai 2016 saja, ada 9 menteri masuk penjara, 19 gubernur, 200 bupati, 25 anggota DPR masuk penjara karena ditangkap KPK. Bahkan di era reformasi 2002 sampai 2021, ada sekitar 300 Bupati dari 420 masuk penjara. Setengah gubernur masuk penjara, belasan menteri dan banyak anggota DPR masuk penjara,” pungkasnya. ***

 

 

Artikel Terkait