Hentikan Capital Outflow, PSI Desak Perbaikan Pelayanan Medis di Dalam Negeri

Hentikan Capital Outflow, PSI Desak Perbaikan Pelayanan Medis di Dalam Negeri

Jakarta, INDONEWS.ID - Sinyalemen Presiden Joko Widodo yang mengatakan sebanyak 2 juta warga Indonesia saat ini masih berobat ke luar negeri menggambarkan betapa potensi devisa sebesar Rp 165 triliun masih disedot berbagai negara lain.

“Ini sebetulnya peluang untuk kita rebut kembali, asalkan semua persyaratannya bisa kita penuhi,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Soilidaritas Indonesia yang juga juru bicara bidang ekonomi, pada Jumat (17/3).

Saat mengunjungi RS Mayapada, Bandung awal Maret ini Presiden Joko Widodo mengatakan hampir 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Ada sekitar 1 juta yang ke Malaysia, kurang lebih 750.000 memilih ke Singapura. Dan sisanya ke Jepang, Amerika ke Jerman dan lain-lain.

PSI sepakat bahwa kondisi ini tak bisa dibiarkan terus terjadi. “Sebab ada aliran modal (capital outflow) yang keluar negeri terus-menerus. Sayang sekali kerena kompetensi dokter-dokter kita sebetulnya banyak yang hebat-hebat,” kata Andre.

Seperti diketahui rasio dokter per 1.000 penduduk Indonesia pada tahun 2022 masih rendah yaitu 0,63. Angka ini berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura yang 2,2, Brunei Darussalam 1,6, dan Malaysia 1,54.

Dari aspek kapasitas rumah sakit atau rasio tempat tidur fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk hanya 1,2 per 1.000 populasi. Rasio ini sangat rendah dibandingkan negara lain seperti India 2,7 per 1.000 populasi, China 4,3 per 1.000 populasi, dan Jepang 13 per 1.000 populasi.

Melihat hal di atas, PSI melihat bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi seperti sistem pelayanan kesehatan mulai dari sistem pendidikan dokter dan para spesialisnya yang mesti dipermudah.

“Selain itu, peningkatan pelayanan rumah sakit, membasmi mafia alat kesehatan, asosiasi tenaga medis yang lebih professional, sampai ke upaya menarik kembali diaspora medis di manca negara, lalu RUU Kesehatan juga mesti dituntaskan, dan banyak aspek lainnya yang mesti diperbaiki,” kata Andre lebih jauh.

Yang penting, kata Andre, semua mesti transparan, jangan ada yang bermain kotor demi kepentingan kelompok tertentu di belakang layar.

“Kasihan rakyat, dan juga para dokter yang kerap mengalami perlakukan tidak pantas saat menjalankan profesinya, plus potensi devisa yang terbuang,” ujar Andre. ***