Tokoh Nasional DR Rizal Ramli. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Tokoh Pergerakan DR. Rizal Ramli mengatakan sistem kekuasaan saat ini terlalu sadis. Betapa tidak, kekuasaan tidak segan-segan menyingkirkan setiap lawan politik, namun juga mendiamkan kejahatan atau korupsi yang dilakukan oleh partner atau koalisi.
“Begitu kamu dianggap partner koalisi pendukung pemerintah, kamu ngelakuin kejahatan apapun didiemin. Tapi begitu kamu sok oposisi dikerjain langsung,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Senin (17/7).
Dia misalnya mencontohkan kasus korupsi base tranceiver station (BTS) 4G Kominfo yang telah menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate.
Mantan Menko Perekomian itu mengatakan, pengusutan kasus tersebut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tak bisa dilepaskan dari persoalan politik dan pengaruh kekuasaan. Pasalnya, dugaan korupsi BTS tersebut sudah empat tahun mengendap dan baru dibuka kembali ketika NasDem berseberangan dengan pemerintah dengan mencalokan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Menurut Bang RR – sapaan Rizal Ramli - banyak pihak yang diduga melakukan korupsi saat ini tengah berlindung pada kekuasaan dan karena itu mereka mendukung pemerintahan.
“Karena dia mau aman. Koruptor-koruptor semakin semangat ngejilat karena dia pasti aman. Tapi yang nggak, dikerjainlah dibukalah kasus ini,” ujar Bang RR.
Tokoh nasional itu mengatakan serangan pihak berkuasa kepada NasDem bukan hanya melalui proses hukum. Tetapi juga melalui unit bisnis Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
“Kontrak duitnya paling gede chatering di Freeport. Proyek dia dibatalin. Iklan juga dibatalin. Ya begitu lah permainannya ini,” ujar Rizal.
Karena itu, Rizal Ramli meminta Kejagung agar mengusut tuntas kasus tersebut tanpa terpengaruh campur tangan kekuasaan. Hal itu penting untuk memberikan pelajaran ke masyarakat bahwa hukum di Indonesia tidak tebang pilih.
Rizal Ramli bahkan memplesetkan BTS dengan “Bancakan Terstruktur dan Sistematis”. Menurutnya, jika “Bancakan Terstruktur dan Sistematis” maka tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa atau pejabat rendahan. Pasti oleh oknum yang sangat berpengaruh dan berkuasa.
Ekonom senior itu mengatakan, begitu kasus BTS tersebut dibuka, maka harus ada orang yang bisa menutupnya. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai link dengan kekuasaan.
Karena itu, larinya aliran duit kasus BTS itu tinggal ditelusuri lalu dikaitkan dengan kekuasaan. “Kenapa dia yang ngatur supaya uangnya diserahkan ke kejaksaan agung dan namanya hilang,” ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan bahwa kasus BTS tersebut merupakan kasus tingkat tinggi karena pasti ada link kepada mereka yang berkuasa.
“Karena itu, kasus ini perlu dibuka seterang-terangnya supaya menjadi pelajaran juga bagi bangsa ini,” pungkasnya. ***