Daerah

PJ Bupati Maybrat Monitoring Kerja Para Kepala Dinas di Lingkungan Kabupaten Maybrat

Oleh : luska - Selasa, 29/08/2023 21:03 WIB

Maybrat, INDONEWS.ID - Kegiatan PJ Bupati Dr. Brenhard E Rondonuwu. S.Sos M.Si Bertempat di Aula kantor Bupati kab. Maybrat monitoring meja bersama para kepala-kepala dinas di lingkup perkantoran kabupaten maybrat

Tujuan dilaksanakan monitoring meja adalah sebagai bentuk evaluasi kinerja para kepala-kepala dinas dan tentunya membahas program-program yang sdh di lajalan kan oleh masing-masing dinas yang ada di kab. Maybrat.

Kegiataan di hadiri PJ Sekda kab. Maybrat Ferdinandus Taa, SH. M.Si. Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Engelbertus Turot, SP. M.Si.  serta 36 kepala OPD yang ada di kab. Maybrat.

Dalam hal monitoring meja PJ Bupati maybrat menyampaikan bebebrapa hal tentunya terkait data, persoalan data sangatlah penting untuk itu kita harus bekerja sama dengan BPS agar data kita itu menjadi lebih baik kedepannya.

Terkait proporsi anggaran harus sesuai dengan presentasi, mandatoring  yang sdh di berikan oleh pemerintah pusat di tahun 2024 nanti agar menjadi perhatian. Untuk pevelensi stanting pun menjadi perhatian pemerintah harus sudah mencapai 14% untuk papua barat daya kita sdh termasuk bagus.

Berikut terkait masalah angka harapan hidup kita ada di 65.19 tahun ini mendekati angka nasional 71,85 tahun ini paling terendah sehingga dinas terkait harus memaksimalkan kinerjanya dan masih banyak lagi yang harus di perbaiki tentang persoalan data.

Selain peroalan data PJ Bupati maybrat secara tegas menyampaikan kepada para kepala dinas agar setiap minggu wajib melaporkan kegiatan yang di lakukan agar masyarakat tau bahwa pemerintah tidak hanya duduk diam namun bekerja selain itu ia pun menyampaikan juga secara tegas untuk kepala-kepala dinas yang tidak mau bekerja maka akan di evaluasi dan anggarannya akan di geser ke dinas yang mau bekerja hal ini di smapaikan tidak lain bertujuan untuk kemajuan kabupaten maybrat.

Terahkir terkait mekanisme kerja 
Ia menegaskan terkait mekanisme kerja harus sesuai prosedur dan hiraki apabila kepala dinas lagi keluar berart ada sekertarisnya mekanisme ini harus di fungsikan agar pemerintahan di setiap dinas dapat terlaksana "tuturnya.

TAGS : Kemendagri

Artikel Terkait