Jakarta, INDONEWS.ID - Berikut adalah orasi ilmiah Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si bertajuk "REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU BIROKRASI MODERN DENGAN PARADIGMA DARI PENDEKATAN EGOSISTEM KE PENDEKATAN EKOSISTEM." Orasi ilmiah ini disampaikan pada sidang senat terbuka IPDN dalam rangka Pengukuhan Guru Besar IPDN Tahun 2023.
Secara konseptual, setiap negara memiliki sistem administrasi publik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Dalam kajian administrasi publik, diakui bahwa tidak pernah terdapat sistem administrasi publik yang sempurna.
Reformasi administrasi memiliki berbagai karakteristik. Pertama, reformasi administrasi terkait dengan upaya membangun kapasitas administrasi; Kedua, lokus yang ditekankan adalah administrasi publik; Ketiga, tujuannya adalah meningkatkan kapasitas administrasi publik dalam mendorong birokrasi modern untuk pelayanan publik dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD), tentang Rangking Daya Saing Dunia Tahun 2022 dan 2023, Indonesia dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan peringkat daya saing. Tahun 2022 menurun drastis pada peringkat ke 44 dari 64 negara. Walaupun kemudian tahun 2023 mengalami kenaikan peringkat, menjadi peringkat ke 34. Dari 4 indikator penilaian, yakni performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis dan infrastruktur.
Indikator efesiensi pemerintahan memperoleh nilai 57,79 poin. Dalam hal ini, efesiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat daya saing Indonesia.
Sementara itu, lingkungan strategis terus berubah yang mengisyaratkan perubahan dunia yang begitu cepat dengan berbagai tantangannya antara lain: fluktuasi keadaan yang sulit diduga, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan.
Hadirin yang saya muliakan,
Inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan salah satunya disebabkan karena masih terjadinya egosektoral masing-masing lembaga pemerintah, baik organisasi pemerintah pusat maupun di daerah, serta kurangnya responsivitas terhadap perubahan regulasi, tuntutan dan lingkungan perubahan serta sistem perencanaan, sistem keuangan, dan sistem pengukuran kinerja yang masih bersifat sektoral.
Salah satu upaya melakukan efisiensi dan efektivitas pemerintahan adalah mengubah struktur organisasi gaya Weberian yang bersifat “dehumanized” dan “hierarchis” yang mengabaikan sifat personal, tidak rasional dan emosional, menjadi birokrasi dengan organisasi yang berpusat pada manusia “humanocracy”
dan mendorong agile governance melalui struktur organisasi yang “holacracy”.
Holacracy, adalah struktur organisasi yang lebih fleksibel yang mendistribusikan peran dan fungsi ke seluruh organisasi. Struktur ini mendorong kelincahan dan kemampuan beradaptasi serta mampu membuat kinerja organisasi menjadi yang lebih cepat, tepat, akurat, produktif dan efisien sebagai ciri agile governance.
Hadirin Yang Saya Muliakan
Pendekatan ekosistem dalam administrasi publik menekankan pentingnya melihat administrasi publik sebagai sistem yang kompleks, dimana berbagai aktor dan faktor saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Pendekatan Ekosistem dalam Administrasi Publik mempersyaratkan situasi yang mengindikasikan adanya: Keterhubungan dan ketergantungan; Kolaborasi dan kemitraan; Keseimbangan dan keberlanjutan; Fleksibelitas dan adaptabilitas; Transparansi dan akuntabilitas; Partisipasi dan inklusif; Berbasis data dan bukti; Pengelolaan resiko dan ketidakpastian; serta Inovasi dan adaptasi.
Terdapat beberapa aspek organisasi dan manajemen yang perlu dirubah agar berkarakter dari egosistem ke ekosistem sebagai berikut :
Bentuk susunan organisasi dari model silo (lumbung), yang terpisah satu sama lain menjadi model sarang lebah atau jejaring yang berisi professional atau ungsional;
Hubungan kerja dari hirarkis menjadi heterarkis;
Aliran perintah dari atas ke bawah menjadi menyebar pada semua unit/orang;
Usulan perencanaan dari atas ke bawah menjadi melebar.
Karakter pekerjaan dari spesifik dan sektoral menjadi bersifat lintas sektoral.
Paradigma dari egosistem ke ekosistem dalam penyelenggaraan birokrasi menemukan momentumnya saat ini karena RPJPN dan RPJPD akan berakhir tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Saatnya Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diubah disesuaikan dengan perkembangan paradigma birokrasi modern dan perubahan lingkungan strategis
Hadirin Yang Saya Muliakan
Untuk mewujudkan ekosistem dalam administrasi publik menuju birokrasi modern, maka reformasi administrasi publik dilakukan melalui prinsip-prinsip METACHID, yakni :
Menerapkan sistem merit secara konsisten dalam manajemen SDM ASN, untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing.
Mendorong Empowerment melalui dengan pengalihan peran dan fungsi kepada anggota organisasi.
Mendorong Transparancy keterbukaan Informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Mewujudkan Agile Governance jajaran birokrasi yang tangkas dan lincah terhadap perubahan yang cepat.
Penguatan Kolaborasi untuk sinergi partisipasi dan komitmen multipihak yang konvergen.
Mendisain organisasi pemerintahan model Holacracy, yang heterarkis melalui penguatan jabatan fungsional.
Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran serta manajemen kinerja organisasi publik.
Mendorong transformasi digital, untuk mengakselerasi terwujud digitalisasi pemerintahan.
Sebagai Dalil dalam orasi ilmiah ini adalah (Dalil)
”Mewujudkan Administrasi birokrasi pemerintahan berkarakter agile dan dynamic yang mampu menghadapi perubahan yang cepat melalui perubahan pendekatan egosistem ke pendekatan ekosistem dari organisasi yang hirarkis menjadi heterakhis, untuk mewujudkan birokrasi Indonesia berkelas dunia.
Prof. Dr. Drs. Ismail, M.Si
Profil
Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si, lahir di Segeri Pangkep Sulawesi Selatan 27 Mei 1969, Putra dari H. Nurdin Dg Massale dan Hj. Marioga Dg Kanang dan Suami dari Dr. Dra. Sri Hartati, M.Si.
Diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor dalam Bidang ilmu Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 26339/M/07/2023 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Adalah dosen pada Program Studi S3 Ilmu Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, (IPDN) Jatinangor. Lulus APDN Jayapura (1991), Sarjana Ilmu Pemeintahan pada IIP (1997), Magister Ilmu Pemerintahan (2001) dan Program Doktor Ilmu Sosial pada Universitas Padjadjaran (2005) dan juga merupakan lulusan Lemhannas PPRA Angkatan 61 Tahun 2020. Sebelum menjadi dosen pernah menjadi praktisi pemerintahan dipelosok tanah Papua tepatnya di Distrik Bonggo Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (1991-1993), pelaksana Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura (1993-1995). Sejak tahun 1998 menjadi dosen di IPD, beberapa jabatan struktural diembannya antara lain sebagai Kepala Bagian Pengasuhan dan Kepala Pamong Keprajaan IPDN (2007-2008), Direktur IPDN Bukittinggi (2010-2015), Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2015-2018), Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan (2018-2020) dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (2020-2023) IPDN, mendapatkan penghargaan sebagai dosen terbaik IPDN Tahun 2009 dan Asean The Most Prestigius Businnes and Company Award, Kategori As The Best Government Education Of The Year (2006) serta penghargaan Kartika Asthabrata Madya (2022). Dalam pengabdiannya mendapatkan penghargaan. Saat ini di samping sebagai Dosen dan peneliti juga menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah, DPRD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan aktif melakukan dan pengkajian isu-isu administrasi, organisasi dan manajemen pemerintahan serta isu-isu geopolitik. Aktif menulis buku dan artikel jurnal yang dipublikasikan baik di dalam negeri maupun luar negeri serta mengikuti seminar serta conference dalam dan luar negeri.*