Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa para peserta rapat dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa (3/10/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN).
Insentif itu antara lain seperti rumah dinas hingga tunjangan. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 seperti dikutip Antaranews.com, di Jakarta, Selasa (3/10).
Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.
Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
Oleh karena itu, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.
Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," ujarnya.
Butuh Kelincahan Kejar Perubahan
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta aparatur sipil negara (ASN) agar tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi. Hal itu guna membantu Indonesia cepat mengejar peluang menjadi negara maju.
"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi, guna menjadi negara maju.
"Butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya, berubah-ubah akan sangat cepat sekali, dan juga tidak bisa kita cegah lagi. Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri," pinta Presiden.
Dia kembali mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan Presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, layaknya yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini.
"Kalau kita tidak bisa mengubah sistem yang ada, menjadi lebih cepat menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien ya kita akan terjebak kepada middle income trap, padahal peluangnya besar sekali," jelas Presiden.
Dia menekankan bonus demografi akan muncul di tahun 2030, selain itu Indonesia memiliki berkah sumber daya alam yang sesuai dengan tuntutan zaman yakni nikel yang diperlukan untuk baterai kendaraan listrik.
"Tapi kesempatan itu hanya muncul biasanya dalam satu peradaban, sebuah negara itu hanya sekali. Dan disampaikan kepada saya dari World Bank dari OECD, dari IMF, dari McKenzie semuanya menyampaikan, ‘Presiden Jokowi hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat, tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas, monoton, mohon maaf negara anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus seperti yang terjadi di Amerika Latin’," kata Jokowi.
Oleh sebab itu dia menegaskan karakter ASN harus berubah, tidak monoton dan tidak terpaku rutinitas. ASN diminta inovatif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada.
"Regulasi baik itu undang-undang, permen, perda, nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi, karena sekarang butuh fleksibilitas yang tinggi," ujarnya. ***