Menuju IGA 2023, BSKDN Kemendagri Lakukan Validasi Lapangan Penerapan Inovasi di Bali

DEPASAR, INDONEWS.ID - Menuju penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023, jajaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo selaku tim validasi melakukan peninjuan lapangan terhadap sejumlah inovasi. Peninjauan ini guna memastikan kesesuaian antara data inovasi yang dipaparkan oleh kepala daerah dengan fakta di lapangan. 

Peninjauan tersebut salah satunya dilakukan terhadap inovasi non digital Molin Goes To School (Molin GTS) milik Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali pada 10-11 Oktober 2023. Inovasi tersebut menyasar anak-anak sekolah yang mengalami kekerasan. Menurut Tri Widodo, melalui Molin GTS, anak-anak akan lebih mudah mendapatkan Layanan Psikologi, Layanan Rumah Aman, Layanan Rehabilitasi Sosial dan Layanan Bantuan Hukum. 

Berbagai layanan yang dimiliki Molin GTS tersebut, dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Upaya pencegahan ini diawali dengan screening psikologis yang hasilnya akan menentukan beberapa tindakan yang diperlukan sesuai tingkat keparahan kasus.

"Ini (inovasi) bisa jadi upaya untuk memberikan pemahaman (kepada anak) yang nantinya dapat meningkatkan kesadaran mereka (anak-anak) atas kondisinya ketika mengalami kekerasan," ungkap Tri Widodo dalam keterangannya pada 10 Oktober 2023 di Hainan School, Denpasar. 

Inovasi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali lainnya yang ditinjau tim validasi yaitu aplikasi penagihan “METAKSU” dan Samsat Kerthi Digital. Kedua inovasi tersebut merupakan upaya penagihan terhadap masyarakat wajib pajak yang masih belum melakukan daftar ulang pembayaran pajak kendaraannya.

Tri Widodo mengungkapkan, inovasi tersebut menjadi bagian dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali melalui pemetaan potensi pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. "Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang terus meningkat dapat mempengaruhi optimalisasi PAD sehingga kemandirian fiskal Provinsi Bali dapat segera terwujud," pungkasnya.