Bertemu Presiden dan Mendagri, Pj Bupati Brenhard Hadiri Rakor Penjabat Kepala Daerah

Jakarta, INDONEWS.ID - Pj Bupati Maybrat, Bernhard Rondonuwu menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Oktober 2023.

kegiatan tersebut dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalisasikan implementasi program strategis nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo kepada Para Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara.

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian.

Dalam kesempatan ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaiakan bahwa dunia saat ini semakin tidak baik-baik saja, dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan suku bunga di amerika contohnya memberikan dampak pada negara berkembang karena terjadi capital out flow.

Kedua adanya perubahan iklim yang menjadi tantangan nyata, terdapat 7 provinsi terkena Super El Nino,yang mengakibatkan produksi (beras) turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati," ujar Joko Widodo.

Dengan Perubahan iklim saat ini perlu juga diwaspadai potensi kebakaran yang harus segera ditangani, tambahnya.

Joko Widodo juga menyampaikan terkait isu K perang pada beberapa negara seperti Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak pada Indonesia, ditandai dengan naiknya harga gandum. Bapak Presiden juga mengingatkan terkait harga BBM bila mengalami kenaikan, akan meningkatkan inflasi yang mempengaruhi harga-harga barang/jasa.

Pemerintah daerah harus segera melakukan intervensi agar inflasi untuk bahan pangan tidak semakin naik, dengan rutin melakukan pengecekan harga pada pasar dan menjaga pasokan.

Bapak Joko Widodo menyampaikan Anggaran Tidak Terduga bisa dipakai untuk menangani inflasi apabila kenaikan harga karena sudah ada payung hukumnya.

Dalam membuat kebijakan tentunya para penjabat kepala daerah akan lebih mudah, karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki intervensi politik. Penjabat Kepala Daerah juga harus memiliki prioritas kerja bukan rutinitas dengan orientasi hasil dengan melakukan terobosan-terobosan, jarena pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan hal pokok yang harus ditangani, ujarnya.

Poin selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dengan iklim investasi, bantu investor dengan pelayanan perizinan, izin jangan sampai berbulan-bulan dan berbelit-belit.

Bapak Joko Widodo juga menyampailan memgenai pengalokasian untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial, dalam kondisi ini perlu dikeluarkan bantuan sosial seperti pasar murah. Bapak Joko Widodo juga menitipkan untuk membeli produk dalam negeri terutama UMKM.

Poin penyampaian berikutnya perlu adanya dukungan pada program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri untuk diberikan dukungan penuh.

Terakhir, memasuki tahun politik, diminta berikan dukungan pada tugas2 KPUD dan Bawaslu tanpa mengintervensi apapun, dukungan anggaran untuk disiapkan, diminta juga agar tidak memihak dan pastikan ASN harus Netral, tuturnya. Penjabat kepala daerah harus dapat menjaga kerukunan dan segera menyelesaikan setiap percikan yang timbul.

Terakir Joko Widodo menyampaikan akan mengikuti kerja dan tugas penjabat kepala daerah dan melakukan evaluasi harian, sehingga bila ada yang sudah mulai "miring-miring" akan dilakukan pergantian, dan juga diingatkan bila ada masalah yang terjadi segera disampaikan pada Kemendagri dan bila ada masalah yang lebih berat bisa langsung melaporkan kepada Presiden.

Selepas pengarahan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo para Penjabat Kepala Daerah kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk menerima pengarahan dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang bertempat di Kementerian Dalam Negeri.*