Pj Bupati Maybrat Buka Sidang Paripurna DPRK, Bahas RPD

Maybrat, INDONEWS.ID - bertempat di Gedung DPRK Maybrat Distrik Aifat Kab Maybrat Pj Bupati Maybrat / Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si bersama Ketua DPRK Maybrat Habel Howay, S.Sos dan seluruh anggota DPRK Maybrat menggelar kegiatan Pembukaan Rapat Paripurna DPRK Maybrat dala rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD - P) Kab Maybrat Tahun Anggaran 2023. 

Dalam kesempatan itu Pj Bupati Maybrat menyampaikan pemerintah lewat opd bersama dengan Pimpinan dan anggota DPRK bahu-membahu bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan rancangan perubahan ini dengan harapan dibahas dengan kondisi yang ada dan kemudian bisa dipastikan untuk disetujui sehingga ini di sisa waktu di tahun anggaran 2023 ini kita bisa melaksanakan sisa anggaran yang sudah kita rekap seluruhnya dari setiap pendapatan yang ada dari setiap opd yang ujungnya adalah untuk kemaslahatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Maybrat. Pimpinan dan anggota DPRK yang terhormat mengingat waktu ini ada berapa puluh lembar jika berkenan mungkin saya ringkaskan inti-intinya supaya ini menjadi paduan awal pedoman bagi Pimpinan dan anggota DPRK untuk kemudian kita sama-sama nanti menunggu setelah ini pembahasan dari pimpinan dan anggota DPRK Maybrat.

Mencermati pelaksanaan penganggaran di tahun 2023 kita bisa dapatkan beberapa kendala yang terjadi yaitu kondisi internal adalah proses penyerapan anggaran yang ada di setiap opd itu sangat lambat, pengolahan dan penyerapan anggaran kondisi eksternal yang terjadi adalah keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga apa yang sudah kita rencanakan di awal di apbd induk tidak tercapai dalam program yang kita sudah tentukan di setiap bulan berjalan. Mencermati kondisi itulah kemudian kami sama-sama rapat dengan opd membahas apa yang kemudian menjadi yang namanya prioritas daerah kita tidak bisa lari dari yang namanya pendidikan dan kesehatan yang harus kita sesuaikan apalagi arahan Presiden kemarin ibu Menteri Keuangan juga menjelaskan kepada seluruh PJ kepala daerah dan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat harus sejalan tegak lurus apa yang sudah menjadi prioritas nasional seperti inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting itu tidak bisa lagi kita langgar.  Pertengahan bulan ini akan turun lagi tim Kemendagri akan melihat sejauh mana progres pemerintah daerah terhadap pengulangan warga eksekusi karena ini sudah dilaporkan dari Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia sehingga kemudian dipanggil pak menteri pak menteri menugaskan tim untuk kemudian dikirimkan ke sini melihat kondisi sebenarnya sehingga ini sekalian yang tadinya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan bantuan saat ini langsung memberikan bantuan. Nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten maybrat yang sudah kami serahkan tadi mudah-mudahan dapat dibahas oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan harapan ini kemudian akan bermanfaat baik bagi pemerintah daerah terutama bagi seluruh masyarakat demikian mohon maaf jika ada yang kurang sekali lagi semata-mata bukan karena pribadi tapi ini semata-mata untuk Kabupaten Maybrat tercinta.