Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira. (Foto: CNBC Indonesia)
Jakarta, INDONEWS.ID - Berbagai pernyataan dan desakan dari sivitas akademika seperti Dewan Guru Besar, dan organisasi mahasiswa (Badan Eksekutif Mahasiswa) terkait pemilu dan demokrasi akhir-akhir menghiasi berbagai pemberintaan.
Terakhir, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) misalnya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf kepada rakyat lantaran telah merusak marwah demokrasi.
“(Mendesak) Presiden mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka karena Jokowi telah merusak marwah demokrasi,” kata Koordinator Pusat BEM SI Hilmi Ash Shidiqi dalam mimbar bebas di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).
BEM SI juga mendesak Presiden Jokowi agar berhenti melakukan “cawe-cawe” dalam pemilu.
“Serta berhenti melakukan tindakan kesewenang-wenangan pada Pemilu 2024 dan fokus menuntaskan janji politiknya,” imbuhnya.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan bahwa Presiden Jokowi netral dalam pemilu seperti berkali-kali disampaikannya.
“Presiden Jokowi kan netral seperti sudah disampaikannya. Dan Presiden juga tidak berkampanye kan?” ujarnya kepada Indonews.id, di Jakarta, Jumat (9/2).
Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) ini mengatakan bahwa dirinya tetap optimistis pasangan nomor urut 2 itu bisa memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran.
“Kami tetap optimistis bahwa pasangan kami akan menang satu putaran,” katanya.
Ditanya terkait dengan legalitas dan legitimasi pemilu yang dipertanyakan pihak lain Anggawira mengatakan, dari sisi legalitas, pasangan Prabowo-Gibran sudah legal dan tidak memiliki masalah lagi. “Pasangan tersebut sudah sah secara hukum,” ucapnya.
Karena itu, Ia berharap agar pemilu benar-benar dilaksanakan secara Luber dan jurdil. “Harapannya penyelenggara pemilu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada semua peserta pemilu baik pemilu legislatif maupun pilpres,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua BEM, Hilmi juga mendesak seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mahasiswa menilai para menteri yang terlibat kampanye telah gagal menjaga netralitas dan kondusivitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
BEM SI juga meminta Ketua KPU agar mundur dari jabatannya karena telah terbukti berkali-kali melanggar etik. Hal ini dikhawatirkan akan mengintervensi politik dalam penyelenggaraan Pemilu kedepan.
Selanjutnya, BEM SI juga meminta agar para kepala daerah, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa agar tetap menjunjung etika demokrasi dan etika kepantasan dalam setiap tingkah lakunya.
“Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya serta mengawal keberjalanan Pemilu 2024 dan melawan segala bentuk kecurangan yang terjadi,” tutup Hilmi. ***