Pj Bupati Maybrat paparkan Isu dan Kebutuhan Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Maybrat

Jakarta, INDONEWS.ID - Rabu, 26 Juni 2024, Pj Buapti Maybrat, Bernhard Rondonuwu memenuhi undangan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kemenko Perekonomian untuk dapat memaparkan mengenai Isu dan Kebutuhan Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Maybrat. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari hasil audiensi Pj Bupati Maybrat dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tanggal 4 April 2024.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Muzdalifah Machmud, dengan penyampaian pembuka bahwa Papua Barat Daya dimana salah satunya Kabupaten Maybrat berada dibawah rasio kewirausahaan nasional, selain itu tingkat pengangguran terbuka di abupaten Maybrat per agustus tahun 2023 berada pada angka 4,24%.

“Terdapat 3 hal yang menjadi urgensi pembahasan kali ini, diantaranya adalah membahas isu strategis dan kebutuhan dukungan program Kementerian Lembaga terkait pemberdayaan ekonomi di kabupaten Maybrat, kemudian Identifikasi program dan kegiatan di Kabupten Maybrata, serta membahas fokus kolaborasi multistakeholder terkait pemberdaayaan ekonomi masyarakat Maybrat”, ujar Muzdalifah.

Dalam kesempatan ini, Bernhard diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi dan potensi, serta dukungan yang diharapkan untuk dapat melakukan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Maybrat. Diawal pemaparan Bernhard  menyampaikan mengenai kondisi geografis, demografi, kondisi APBD, serta sektor unggulan baik di bidang pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Maybrat.

“ Kabupaten Maybrat memilik berbagai potensi yang ada terdapat banyak potensi pada bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, namun terdapat berbagai kendala yang dialami seperti saat ini  masih adanya fokus pemda terhadap perbaikan dan pembangunan jalan dengan status jalan rusak, pemulangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat eksodus serta permasalahan kondisi kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Maybrat”, ujar Bernhard.

Bernhard juga menambahkan telah berbagai upaya yang telah dilakukan Pemda Maybrat diantaranya adalah koordinasi dengan beberapa Kementerian, Forkopimda di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta Komnas HAM berkaitan dengan jaminan keamanan, Pembangunan pos keamanan, pembukaan lahan pertanian, dukungan bahan makanan dan alat penerangan bagi masyrakat eksodus, pengaktifan Kembali layanan pendidikan dan Kesehatan. Saat ini sebanyak 1000 KK telah Kembali ke kampung halamannya di 5 Wilayah Distrik (1 disrik masih menumpang di Wilayah Aifat Timur Tengah dan 1 disrik masih menumpang di Wilayah Aifat Selatan), namun masih kesulitan dalam menyesuaikan Kembali kondisi berkehidupan karena kurangnya sarana prasarana akibat sudah teralu lama meninggalkan tempat tinggalnya.

“ Dalam kesempatan ini, kami dari Pemda Maybrat  membawa 8 hal dukungan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi, diantaranya adalah  pada bantuan fasilitasi pemulangan masyarakat eksodus, bidang ketenagakerjaan, bidang industri, bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang UMKM dan bidang Pekerjaan Umum” ujar Bernhard.

Terakhir Bernhard menyampaikan sekiranya Pemda Maybrat dapat menerima dukungan pemberdayaan ekonomi, hal ini diharapkan untuk dapat terciptanya SDM Unggul dari Maybrat yang dapat menggerakkan roda perekonomian, kemudian meminimalisir kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Maybrat sehingga masyarakat yang berbeda pemahaman ideologi dengan NKRI dapat kembali lagi ke pangkuan ibu pertiwi, dan masyarakat Maybrat dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dnegan pemaparan Sekretaris Eksekutif BP3OKP/Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dan Diskusi serta menerima Tanggapan dari Kementerian/Lembaga terkait