Korupsi di Indonesia Seperti Mengalami Tredmill Effect: Berlari Jauh Tapi Sebenarnya Jalan di Tempat

Jakarta, INDONEWS.ID - Data Transparansi Indonesia (TI) merupakan tantangan tersendiri bagi kampanye anti korupsi di Indonesia maupun global. Pasalnya, rata-rata dunia mengalami stagnasi di angka 43 dari skor 100 yang ditetapkan oleh TI dari rentang nol dari yang terkorup sampai 100 yang terbersih.

“Itu berarti angka 43 berada di bawah rata-rata. Jadi situasi per hari ini, ada 125 negara yang mengalami stagnasi yang cukup serius dalam pemberantasan korupsi. Kecuali negara-negara maju yang telah cukup mapan membangun sistem antikorupsinya,” ujar dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam dalam acara “Orasi Kebangsaan: Perjalanan, Tantangan, dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan di Kampus Kuningan Paramadina, di Trinity Tower, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Dia mengatakan, dalam konteks Indonesia, secara umum politik pemberantasan korupsi tidak lepas dari konteks demokrasi. Karena itu, menjadi evalusi bersama bahwa demokrasi di negara saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Menurut Umam, proses pelemahan pemberantasan korupsi terjadi cukup luar biasa.

Pertama, dari konteks institusional. Terlihat bahwa KPK dan lembaga-lembaga lain mengalami proses pembiasaan.

“Semuanya saat ini seolah normal normal saja. Per hari ini, anti korupsi menjadi isu pinggiran,” ujarnya.

Dia mengatakan, semua lembaga anti korupsi maupun masyarakat sipil seolah berada di atas “treadmill effect”. “Merasa telah berjalan jauh, tapi sebenarnya jalan di tempat. Pemerintahan Jokowi bertanggung jawab atas terjadinya pelemahan itu,” katanya.

Kedua, terkait demokrasi. Ada kecenderungan kita semua mengalami kebingungan yaitu ketika terjadi praktik-praktik money laundering yang masif. Sumber dananya adalah “uang panas” dari sektor-sektor kriminal seperti judi online yang sudah terjamah.

Menurutnya, saat ini ada gap antara tingkat nasional dan lokal. “Dari semula di pusat yang ada hanya visi misi presiden, tapi ketika di Pilkada semua orang jualan visi misi. Seolah terjadi diskoneksi. Desentralisasi menjadi desentralisasi korupsi dengan menyelewengkan dana besar transfer daerah. Desentralisasi saat ini harus menjadi simpul utama yang mesti dicermati,” imbuhnya.

Saat ini telah terjadi disfungsi lembaga anti korupsi yang cukup signifikan, karena dia hanya menjadi alat kekuasaan.

“Mengatasinya, tetap harus ada political will kuat dari top leader. Seluruh elemen sipil, harus tetap menjaga ruang komunikasi agar setiap masukan dan kritik tetap bisa disampaikan. Jangan sampai ruang yang ada menjadi berjarak dan menimbulkan kontra produktif,” katanya.

Terra Incognita

Sementara itu, Sudirman Said mengatakan bahwa ketika kita mengusut sumbernya, ditemukan bahwa insiden kecelakan di Tol Purbaleunyi belum lama ini terjadi karena adanya korupsi yaitu korupsi pada persyaratan uji kelayakan yang dapat diatur dengan politik uang.

“Juga meledaknya judi online (judol), pinjol, narkoba, stunting, bansos yang digunakan dalam politik pemilu, jalan buruk, guru dibayar murah, dsb, semuanya diperkirakan bersumber dari korupsi yang menyelewengkan sistem yang ada,” jelas Said.

Said mengatakan bahwa kita seperti berada dalam “terra incognita” (tanah yang tak dikenal, red.), dari Serat Wedatama gubahan Mas Sudiro atau Adipati Mangkunegoro IV dari abad 19 Jawa. Warisan kearifan lokal nusantara yaitu Setyo Budyo, yaitu sadarnya “kualitas ketuhanan” namun telah lama bersemayam dalam kalbu manusia.

Kualitas ketuhanan itu, kata Said, bisa berupa welas asih, berintegritas, tanggung jawab, pemaaf, mustahil korupsi dan mencuri, termasuk punya malu, karena Tuhan sendiri mendapat nama Al Hayyu (Maha Punya Malu).

“Seburuk-buruk keadaan adalah ketika bahasa kejujuran dan kebenaran telah menjadi tabu dan ditabukan. Dan bahasa kebohongan dan penipuan justru dibanjiri dengan pujian-pujian. Separah-parah kondisi adalah ketika orang yang lurus disingkirkan dan para penipu, garong, pencuci uang malah dielu-elukan dan dijadikan idola,” ujar Said.

Karena itu, Saut Situmorang, mengatakan bahwa situasi sosial kemasyarakatan saat ini seperti terjebak dalam sebuah “kandang ayam yang jorok dan bau”, dengan para kriminal-koruptor berat ada di dalamnya.

“Celakanya masyarakat seolah tidak menyadari hidup dalam situasi seperti itu. Bahkan ketika indeks korupsi Indonesia turun dari 40 ke 34,” ujar Saut.

Karena itu, kata aktivis antikorupsi itu, siapapun pemimpinnya, suatu saat ke depan diperkirakan akan sama perilakunya dengan Jokowi.

“Sistem pemberantasan korupsi di Indonesia hendaknya menggunakan teknologi digital yang sudah maju, antara lain dengan penggunaan Big Data. Dari sana, record semua pihak bisa dipantau dan menjadi dasar dari keputusan KPK,” ujarnya. *