Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Hal tersebut dikatakan Menlu dalam pernyataan pers tahunan (PPTM 2025) di Jakarta pada 10 Januari 2025.
Menlu menegaskan bahwa diplomasi Indonesia ke depan akan berpedoman pada Asta Cita, yaitu visi Presiden Prabowo untuk pemerintahan lima tahun ke depan.
Menlu Sugiono juga mengatakan dunia sekarang masih menghadapi berbagai krisis yang saling berkaitan (polycrisis). Khusus di kawasan Asia Pasifik, Menlu melihat adanya potensi ketegangan yang bisa bereskalasi menjadi koflik terbuka akibat rivalitas antara major powers yang semakin meruncing.
Di ASEAN, konflik berlatar etnik di Myanmar perlu mendapat perhatian serius karena sudah mengakibatkan krisis kemanusiaan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Dimintai pandangan terkait pernyataan Menlu tersebut, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kemlu untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai Pancasila.
Dr. Djumala, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu mengatakan, komitmen tersebut merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo.
Dubes Djumala mengingkatkan bahwa di dalam Asta Cita upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) justru mendapat prioritas pertama.
“Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” ujar Djumala.
Karena itu, Dubes Djumala, mengatakan bahwa komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Dubes Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Lebih jauh Dubes Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden Jokowo periode pertama, mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu tepat waktu.
Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”. Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.
Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.
Dubes Djumala mengatakan, pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.
Sebab, naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.
“Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional,” tutup Dubes Djumala.*
