
Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengimplementasikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang efektif guna mendorong mutu pelayanan publik di daerah.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Praktek Pembagian Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Berbasis Kinerja Dan Kebersamaan yang berlangsung di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (22/01/2025).
Maurits mengatakan, kegiatan ini penting untuk mewujudkan pengelolaan BLUD bidang kesehatan yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya saing.
"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, baik kepada penyelenggara yang telah menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini, maupun secara khusus kepada para stakeholder yang terlibat di dalam penyusunan modul dan penilaian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat para pejuang pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan untuk tetap mewujudkan inovasi dan output positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan optimal terhadap pelayanan kesehatan," ujar Maurits.
Maurits menekankan, Kemendagri fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, bermutu tinggi, dan berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, ekonomis, dan transparan, serta mampu mencapai output maupun outcome pelayanan. Langkah ini dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
"Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri selalu berupaya responsif untuk menghadirkan berbagai upaya solutif dan konkret untuk menjawab dinamika permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di dalam memberikan panduan atau guidance di dalam penyusunan dan penilaian laporan kinerja BLUD khususnya bidang kesehatan," jelas Maurits.
Oleh karena itu, Maurits berharap manajemen BLUD mampu bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable), yaitu dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan sumber daya manusia yang peofesional unggul, inovasi, kreativitas, dan berjiwa entrepreneurship.
"Sejalan dengan itu, dalam mengimplementasikan BLUD secara optimal, tentunya sangat dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif," tegas Maurits.