PP PMKRI Desak Pemerintah Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Pusat pehimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagaimana diketahui, pemerintahan resmi menerapkan progam makan bergizi gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Progam ini menelan anggaran dari APBN sebesar Rp171 triliun.

Namun belum semua daerah bisa menjalankan program MBG. Selain itu, muncul beragam kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari elemen mahasiswa terhadap program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Raymundus Yoseph Megu menegaskan pemerintah seharusnya terus mengontrol program ini hingga ke daerah-darah.

"Karena saat pertama kali program ini diterapkan hingga perhari ini banyak sekali terdapat masalah dalam penerapannya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu (2/3/25).

Hingga hari ini, Raymundus juga menambakan banyak masalah dalam proses penerapan makan bergizi gratis ini, mulai dari makanan yang sudah kadaluarsa, pilihan menu yang tidak tepat hingga kasus keracunan yang baru-baru ini tejadi di beberapa daerah seperti Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

"Melihat masalah-masalah terkait makan bergizi gratis ini, PMKRI mendesak agar pemerintah perlu adanya keseriusan dalam penerapan MBG, anggaran yang sangat besar hasil efisiensi kementrian dan lembaga perlu pengawasan secara ketat dalam proses penerapan," tambahnya.

"Jika persoalan seperti ini masih terjadi maka kami meminta pemerintah untuk menghentikan program ini dan angaran MBG dialikan ke sektor lain yang lebih strategis dan berdampak ke masyarakat misalkan bidang pendidikan,kesehatan," tutup Raymundus.