
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto membuka acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Dalam acara itu, Kepala Negara menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti kebijakan negara-negara besar yang menimbulkan gejolak ekonomi dunia dan berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan agar kembali pada visi para pendiri bangsa, yaitu membangun kemandirian ekonomi dengan berdiri di atas kaki sendiri.
“Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dahulu dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya bertumpu pada swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi, dengan semangat keberpihakan pada rakyat.
Presiden menambahkan bahwa seluruh strategi tersebut dirancang bukan sekadar slogan, melainkan berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran,” ucap Presiden.
Menurut Presiden, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan keadilan sosial. Kepala Negara menegaskan bahwa ia menolak model ekonomi yang membiarkan rakyat kecil tertinggal.
“Perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada keluarga yang tinggal di bawah jembatan. Ini menusuk rasa keadilan,” imbuhnya.
Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dan percaya pada kekuatan bangsa sendiri. “Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tutur Presiden.
Keputusan Harus Berdasarkan Hasil dan Bukti Konkret
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dasar dari kebijakan dan pemerintahan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia, kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan Indonesia bubar, kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah, kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah,” tegas Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa tujuan utama pemerintahannya adalah untuk mencapai persatuan Indonesia, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Selain itu, Presiden menggarisbawahi bahwa ekonomi Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan, kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar, kerakyatan, dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial,” ujar Presiden.
Selanjutnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa selama enam bulan pertama masa pemerintahannya, komunikasi yang lebih intens dan jelas kepada publik menjadi sangat penting.
Presiden menjelaskan bahwa semua keputusan dan kebijakan harus didasarkan pada hasil dan bukti yang konkret, atau evidence-based performance.
“Saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya, jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan, demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat, saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada tujuan jangka panjang dan dengan perencanaan yang matang. Dengan dasar-dasar tersebut, Presiden Prabowo bertekad untuk memajukan Indonesia melalui program-program strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Sustainable development goals yang utama food, energy, water, dan SDG-SDG, sasaran SDG yang lainnya semua, ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita,” ujar Presiden.
Sarasehan Ekonomi ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah, dunia usaha, dan para ekonom untuk saling bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan arah kebijakan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi nasional.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah para pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet Merah Putih, para ekonom dan para analis pasar keuangan, serta para pemangku kepentingan. (BPMI Setpres)