Wamena, INDONEWS.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, serta Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk mendorong pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) pada tahun anggaran 2025. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menangani musibah kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Anas Dabili, saat dihubungi dari Wamena pada Senin (14/4), menyampaikan bahwa hingga saat ini Provinsi Papua Pegunungan belum memiliki satu pun unit kendaraan damkar. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran di wilayah tersebut.
“Kami sadari bahwa Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru yang masih membutuhkan banyak hal, salah satunya kendaraan damkar yang sampai saat ini belum tersedia,” ujar Anas.
Ia menambahkan, idealnya Pemprov memiliki setidaknya satu atau dua unit kendaraan operasional damkar. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat Kantor Gubernur Papua Pegunungan berlokasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya—daerah yang juga menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di provinsi tersebut.
“Kehadiran kendaraan damkar akan sangat membantu dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, terutama jika terjadi insiden kebakaran. Ini juga bagian dari tanggung jawab bersama antar-pemerintahan daerah,” katanya.
Anas menjelaskan bahwa Dinas Kebakaran dan Penyelamatan telah memiliki struktur organisasi dan personel yang siap bekerja. Namun, minimnya peralatan penunjang, terutama armada damkar, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas.
“Bidang pemadam kebakaran sudah ada, begitu juga dengan pegawainya. Sayangnya, sampai sekarang peralatan seperti kendaraan damkar belum dimiliki. Kami sangat berharap setelah ada gubernur definitif, maka pengadaan ini bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.
Selain itu, Anas juga menyoroti pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemadam kebakaran di delapan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Namun hingga kini, komunikasi dan sinergi lintas daerah tersebut belum terjalin secara optimal.
“Koordinasi dengan OPD pemadam kebakaran dari delapan kabupaten belum dilakukan karena masih menunggu struktur pemerintahan yang lebih definitif. Kami berharap setelah gubernur definitif dilantik, kami bisa segera memperkuat kelembagaan ini dengan koordinasi lintas wilayah,” tambahnya.
Pengadaan kendaraan damkar ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk kesiapan menghadapi bencana, tapi juga simbol komitmen Pemprov Papua Pegunungan dalam membangun infrastruktur pelayanan publik yang tangguh dan responsif terhadap kondisi darurat.*
