Jakarta, INDONEWS.ID – Nepal diguncang krisis politik dan sosial setelah ribuan demonstran, mayoritas generasi muda dan Gen Z, menyerbu serta membakar gedung parlemen pada Selasa (9/9). Aksi dramatis ini terjadi hanya beberapa menit sebelum Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya.
Kemurkaan massa dipicu oleh maraknya kasus korupsi dan kebijakan pemerintah yang sempat memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Pemblokiran tersebut memicu amarah publik hingga berujung pada gelombang protes besar-besaran. Meskipun larangan itu dicabut pada Senin (8/9) malam, tensi demonstrasi tidak mereda.
Menurut Hindustan Times, kerusuhan menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Video yang beredar menunjukkan ribuan orang menerobos masuk ke kompleks parlemen, sementara asap hitam membumbung dari bangunan yang terbakar. Massa sambil mengibarkan bendera berteriak menuntut hukuman bagi para pejabat korup.
Kediaman Pejabat Dibakar
Selain gedung parlemen, rumah pribadi PM Oli di Balkot, Bhaktapur, turut menjadi sasaran amuk massa. Kediaman sejumlah pejabat senior lain, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak yang baru mundur sehari sebelumnya, juga dibakar.
Kerusuhan juga menjalar ke kantor pusat Partai Nepali Congress di Sanepa yang dilaporkan dirusak massa. Tak berhenti di sana, pengunjuk rasa berhasil merangsek masuk ke kompleks Singha Durbar, pusat administrasi pemerintahan Nepal, dengan membakar gerbang barat sebelum menerobos masuk.
Media lokal melaporkan, ratusan demonstran bahkan sempat masuk ke kantor perdana menteri sambil meneriakkan yel-yel anti-pemerintah.
Atas jatuhnya banyak korban, otoritas memberlakukan jam malam di sejumlah titik di Kathmandu. Sementara itu, Bandara Internasional Tribhuvan (TIA) terpaksa membatalkan seluruh penerbangan pada Selasa demi alasan keamanan.
“Bandara tidak ditutup, tetapi semua penerbangan hari ini dibatalkan,” ujar General Manager TIA, Hansa Raj Pandey.
Mundurnya PM Oli menyusul tekanan dari aksi massa meninggalkan Nepal dalam ketidakpastian politik, di tengah tuntutan publik agar korupsi diberantas dan demokrasi dipulihkan.
