Jakarta, INDONEWS.ID – Gelombang kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meluas dan jumlah korbannya menembus ribuan. Menyikapi kondisi tersebut, para ahli dan koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap legawa menghentikan sementara program tersebut melalui moratorium.
Desakan itu salah satunya disampaikan Peneliti Monash University, Grace Wangge, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR, Senin (22/9). “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa melakukan moratorium. Tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan berjalan. Mau ditunggu sampai kapan lagi?” ujar Grace.
Menurut Grace, rentetan kasus keracunan yang terus berulang telah mengikis kepercayaan publik terhadap program MBG, meski masyarakat sebenarnya menghargai tujuan mulia yang diusung. Ia menilai, lemahnya mekanisme evaluasi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi persoalan mendasar.
Selain moratorium, Grace menekankan perlunya perbaikan jangka panjang berupa desain program yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga mendesak pembatasan penggunaan pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak dalam menu MBG, serta penyediaan kanal pengaduan yang aman bagi masyarakat.
Baca juga : Riset Big Data Tim INDEF: Sentimen Negatif Program MBG Capai 97 Persen, BGN dan SPPG Paling Disorot
Hal senada disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Ia menyebut jumlah kasus keracunan meningkat drastis dalam sebulan terakhir. Per 14 September 2025, tercatat 5.360 kasus, dan hanya sepekan kemudian bertambah 1.092 kasus sehingga totalnya melampaui 6.400 kasus pada 21 September.
“Angkanya naik gila-gilaan. Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk dievaluasi serius? Atau nunggu ada nyawa yang melayang?” tegas Ubaid.
Ia merinci lima provinsi dengan kasus terbanyak, yakni Jawa Barat (2.012 kasus), DIY (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus). “Kalau hanya di satu titik mungkin masalah teknis. Tapi ini sudah menyebar ke hampir semua provinsi. Jadi jelas ini masalah sistem,” pungkasnya.
Diketahui, kasus dugaan keracunan MBG terus bermunculan di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 251 pelajar dari sejumlah sekolah dilaporkan keracunan. Di Sumbawa, NTB, sekitar 90 siswa juga mengalami gejala serupa, sementara di Tual, Maluku, belasan murid SD harus dirawat di rumah sakit. Tak ketinggalan di Garut, Jawa Barat, 194 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan juga terdampak.
Rangkaian kasus ini menambah tekanan publik kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan penghentian sementara program MBG demi keselamatan siswa.
