Jakarta, INDONEWS.ID - Akademisi dan peneliti kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai peristiwa gagal bayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pekerjaan tahun anggaran 2025 senilai Rp621 miliar tidak hanya disebabkan faktor eksternal, tetapi juga dipicu oleh pola kerja internal birokrasi yang justru berpotensi membahayakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Yogi, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar saat ini menunjukkan kecenderungan bersikap asal bapak senang atau asal atasan bahagia, sehingga minim memberikan masukan kritis kepada kepala daerah.
“Ini justru yang berbahaya. Dan ini menurut saya mencelakakan pemimpinnya sendiri,” kata Yogi saat dikonfirmasi di Bandung sebagaimana dikutip Republika.co, Selasa (14/1/2026).
Ia menjelaskan, gagal bayar tersebut memang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat faktor krusial lain yang sangat menentukan, yakni pergeseran target pendapatan pajak daerah serta miskalkulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga : Gandeng Pemprov Jabar & Jatim, KBRI Tokyo Promosikan Tenaga Terampil Indonesia di Kumamoto, Jepang
Yogi mengungkapkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang dipimpin Asep Supriatna memberlakukan program pemutihan pajak dengan target ambisius mencapai 100 persen. Namun hingga akhir 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar 94 persen, sehingga ruang fiskal Pemprov Jabar menjadi terbatas.
Kondisi tersebut diperparah oleh dugaan kesalahan perhitungan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yogi menyebutkan, terdapat sejumlah program yang dijalankan meski tidak tercantum dalam program tahun anggaran 2025. Pengelolaan kas dan keuangan daerah sendiri berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dipimpin Norman Nugraha.
Seharusnya, kata Yogi, para kepala dinas berani mengoreksi kebijakan jika ditemukan ketidaktepatan, agar ambisi pemenuhan janji politik kepala daerah dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Namun, ia menilai gaya kepemimpinan di Jawa Barat saat ini cenderung tidak membuka ruang bagi koreksi internal.
“Harusnya diingatkan kalau mau positif. Tapi kan pengaruh gaya pemimpin di Jabar juga, bisa dengan cara yang sangat hati-hati,” ujarnya.
Yogi menambahkan, gagal bayar proyek tahun 2025 berpotensi menurunkan gairah pembangunan di Jawa Barat karena menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan kontraktor.
“Sangat berpotensi seperti itu, karena akhirnya menimbulkan ketidakpastian,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mencatatkan kondisi yang disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah lebih dari 80 tahun perjalanan provinsi tersebut. Pada akhir 2025, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat hanya Rp500.000, sementara kewajiban pembayaran kepada kontraktor mencapai Rp621 miliar dalam APBD 2025.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengakui adanya kondisi tunda bayar tersebut. Ia menyebut hal itu terjadi karena target pendapatan yang dipasang secara progresif tidak tercapai, sementara belanja publik didorong secara maksimal.
“Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita progresif. Pendapatannya kita pasang kencang, belanjanya kencang. Dari sisi belanja luar biasa, sementara dari sisi pendapatan targetnya memang di atas rata-rata,” ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1/2026).
