Sejarah Kekuasaan. (Foto: Ist)
Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol*)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pendahuluan: Ketika Dunia Terlalu Cepat Menghakimi
Baca juga : Pentingkah Kita Mendalami Isu Masalah Rumah Tangga Orang Ketimbang Memahami Berbagai Risiko Digitalisasi?
Di zaman ketika opini bergerak lebih cepat daripada pengetahuan, konflik Israel–Palestina kerap direduksi menjadi teriakan moral, bukan pemahaman sejarah.
Padahal konflik ini bukan semata soal agama, bukan pula kisah hitam–putih antara penindas dan tertindas. Ia adalah hasil dari sejarah panjang, trauma kolektif, dan arsitektur kekuasaan global.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela siapa pun. Ia bertujuan mengajak pembaca melihat lebih dalam, agar empati tidak kehilangan akal sehat, dan solidaritas tidak berubah menjadi kebencian.
- Sebelum 1948: Bangsa Tanpa Negara
Sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, orang Yahudi hidup dalam kondisi diaspora global selama hampir dua ribu tahun. Mereka tersebar di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Amerika, hidup sebagai minoritas yang kerap menghadapi diskriminasi, pengusiran, dan kekerasan.
Holocaust di Eropa (1941–1945), yang menewaskan sekitar enam juta orang Yahudi, bukanlah awal penderitaan—melainkan puncaknya. Dari trauma inilah lahir kebutuhan eksistensial yang mendalam: sebuah tanah air yang aman.
Gerakan Zionisme modern muncul bukan pertama-tama sebagai ambisi geopolitik, melainkan sebagai respons terhadap ketidakamanan historis sebuah bangsa.
- Palestina Sebelum Israel: Fakta Sejarah yang Jarang Diucapkan
Sebelum Perang Dunia I:
Tidak ada negara Palestina modern
Wilayah tersebut merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman Turki
Penduduknya terdiri dari Arab Muslim, Kristen, serta komunitas Yahudi kecil
Identitas Palestina saat itu bersifat geografis dan kultural, belum terbentuk sebagai negara-bangsa dalam pengertian modern.
Dengan demikian, konflik ini tidak bermula dari penjajahan satu negara mapan atas negara lain, melainkan dari dua aspirasi nasional yang tumbuh di atas runtuhnya sebuah kekaisaran besar.
- Inggris: Imperium yang Menanam Benih Konflik
Inggris menyetujui pendirian tanah air Yahudi bukan karena pertimbangan moral, melainkan karena kepentingan imperium:
Strategis: Palestina dekat Terusan Suez, jalur vital perdagangan Inggris
Politik perang: Inggris membutuhkan dukungan komunitas Yahudi internasional saat Perang Dunia I
Kolonial: Entitas baru lebih mudah dikendalikan daripada nasionalisme Arab yang luas
Manajemen konflik: Ketegangan lokal melemahkan perlawanan terhadap kekuasaan imperium
Deklarasi Balfour (1917) adalah dokumen geopolitik, bukan perjanjian kemanusiaan.
Ketika konflik semakin membesar dan sulit dikendalikan, Inggris memilih mundur dan menyerahkan persoalan ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 1947–1948: Momentum yang Terbelah
Pada tahun 1947, PBB mengeluarkan Resolusi Partisi:
Dua negara: Yahudi dan Arab
Yerusalem berstatus internasional
Israel menerima rencana tersebut, sementara negara-negara Arab menolaknya.
Israel kemudian berdiri pada tahun 1948 dan mampu bertahan dalam perang. Palestina, sebaliknya, kehilangan momentum untuk lahir sebagai negara. Sejak saat itu, Palestina bukan hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan kesempatan sejarah.
- Dari Inggris ke Amerika: Pergeseran Hegemoni Dunia
Pasca Perang Dunia II, Inggris melemah. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global utama.
Israel dipandang Amerika bukan sebagai beban moral, melainkan sebagai aset strategis, antara lain:
Pos terdepan di Timur Tengah
Mitra intelijen bernilai tinggi
Penyeimbang terhadap Iran, Rusia, dan kemudian China
Inilah konteks di balik bantuan Amerika Serikat kepada Israel sebesar USD 3,8 miliar per tahun.
- Bantuan Amerika: Investasi Kekuasaan
Bantuan tersebut:
Wajib dibelanjakan pada industri pertahanan Amerika
Menghidupi pabrik senjata, teknologi militer, dan lapangan kerja
Memberikan data tempur nyata bagi pengembangan sistem persenjataan
Israel berfungsi sebagai:
Laboratorium militer hidup
Etalase teknologi perang modern
Penjaga kepentingan Barat di kawasan rawan energi
Ini bukan amal.
Ini adalah investasi geopolitik jangka panjang.
- Palestina: Korban yang Terjepit Sistem
Palestina terjepit di antara:
Kepentingan global
Konflik regional negara-negara Arab
Fragmentasi politik internal
Ketimpangan kekuatan militer
Palestina bukan hanya korban Israel, tetapi juga korban sistem internasional yang gagal menghadirkan keadilan berkelanjutan.
- Solidaritas yang Selektif
Respons dunia terhadap penderitaan sering kali tidak seimbang:
Korban akibat tindakan Israel disorot luas
Korban akibat konflik internal Arab nyaris sunyi
Kemanusiaan berubah menjadi identitas, bukan prinsip.
Padahal penderitaan tidak mengenal agama, bangsa, atau paspor.
Aksi simbolik yang emosional—termasuk boikot tanpa kalkulasi matang—kerap melukai rakyat kecil yang tidak pernah terlibat dalam keputusan geopolitik.
Penutup: Kesadaran sebagai Tanggung Jawab Moral
Israel lahir dari trauma sejarah.
Palestina hidup dalam ketidakadilan struktural.
Inggris menanam konflik.
Amerika mengelola kepentingan.
Di tengah semua itu, manusia biasa adalah korban terbesar.
Sejarah memang tidak bisa diubah.
Namun cara kita memahaminya akan menentukan apakah generasi berikutnya mewarisi dendam atau kebijaksanaan.
Di dunia yang gemar berteriak,
pemahaman yang tenang adalah bentuk keberanian tertinggi.
Catatan Akhir
Tulisan ini tidak meniadakan penderitaan siapa pun.
Ia mengajak pembaca berdiri di atas fakta, bukan emosi;
di atas kesadaran, bukan kebencian.
Jakarta , 11 Febuari 2026
