Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Pemerintah Provinsi Bali lebih ketat dan selektif dalam menerima wisatawan mancanegara. Ia menekankan bahwa turis asing yang tidak memenuhi standar atau melanggar aturan sebaiknya tidak diberi toleransi, bahkan perlu dideportasi.
Menurut Luhut, langkah penertiban tersebut sebenarnya sudah pernah dikoordinasikan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).
“Bali harus tertib. Turis-turis yang tidak berkualitas, itu sudah pernah kami koordinasikan waktu saya Menko Marves, dideportasi saja,” tegas Luhut, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, wisatawan yang dimaksud antara lain mereka yang terlibat persoalan hukum di Indonesia, seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, hingga aktivitas investasi yang merugikan pelaku UMKM lokal.
Luhut menilai, pengurangan jumlah wisatawan bukan persoalan besar selama kualitas turis yang datang lebih baik.
“Kalau berkurang 10 ribu orang lagi, itu tidak akan membuat Bali jadi masalah. Bali itu dicintai orang. Biarkan yang datang turis yang berkualitas,” ujarnya.
Selain menyoroti perilaku wisatawan, Luhut juga mengingatkan pentingnya penataan tata ruang dan pengawasan alih fungsi lahan. Ia mendorong pemanfaatan sistem digital untuk memperkuat pengawasan sehingga praktik pelanggaran dapat ditekan.
“Masalah ketertiban, alih fungsi lahan, dengan digitalisasi tidak akan bisa lagi bermain-main. Nanti mungkin ada penalti sebagai solusi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran tata ruang harus ditindak tegas melalui mekanisme penyesuaian dan sanksi yang jelas.
Lebih jauh, Luhut menyebut Bali sebagai “permata” Indonesia yang menjadi wajah pariwisata nasional di mata dunia. Karena itu, pembenahan infrastruktur, pengelolaan sampah berbasis energi, penataan ruang, hingga percepatan transformasi digital dinilai sangat penting untuk menjaga citra daerah tersebut.
“Bali adalah jewels-nya Indonesia. Kalau Bali tidak bagus, orang luar juga malas datang ke Indonesia. Jadi Bali ini harus tertib,” pungkasnya.
Ia berharap Bali dapat menjadi contoh tata kelola pariwisata berkelanjutan yang bisa direplikasi di berbagai daerah lain di Tanah Air.
