Jakarta, INDONEWS.ID - Di tengah perdebatan panjang mengenai pembiayaan dan manfaat proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai keberadaan Whoosh justru menjadi bukti nyata kemandirian bangsa.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (30/10/2025), Luhut mengungkapkan bahwa sejak beroperasi pada Oktober 2023 hingga Februari 2025, Whoosh telah mampu menutup biaya operasional dan melayani lebih dari 12 juta penumpang.
“Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, faktanya Whoosh kini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025, serta memberi dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasinya,” tulis Luhut.
Menurut Luhut, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan proyek strategis nasional bisa dilakukan dengan efisien dan bertanggung jawab.
“Whoosh menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa,” ujarnya.
Efisiensi Waktu dan Pembelajaran bagi Perwira TNI
Dalam unggahan yang sama, Luhut juga menceritakan pengalamannya memberikan pembekalan kepada calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung. Ia mengaku memilih menggunakan kereta cepat karena efisiensi waktu tempuh yang signifikan.
“Setiap kali ke Bandung, saya selalu memilih moda transportasi ini karena efisiensi waktunya. Perjalanan yang dulu makan waktu 3–4 jam, kini bisa ditempuh hanya dalam 30–60 menit,” tulisnya.
Luhut juga berpesan kepada para perwira TNI agar memiliki keberanian terukur, disiplin kuat, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan zaman.
“Begitu pula dengan para perwira TNI hari ini, diperlukan keberanian yang terukur, disiplin yang kuat, dan kemampuan adaptasi agar setiap langkah strategis mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Luhut.
Ia menambahkan, seorang prajurit tidak hanya harus piawai di medan tempur, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang baik.
“Tentara hari ini tidak boleh hanya mahir memegang senjata, tetapi harus punya skill manajerial bagaimana membentuk tim yang solid,” tegasnya.
Selain itu, Luhut menekankan pentingnya integritas dan kredibilitas sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam Sapta Marga.
Jokowi: Whoosh Adalah Investasi Sosial Jangka Panjang
Perdebatan soal pembiayaan proyek Whoosh kembali mengemuka setelah pemerintah menegaskan bahwa pengelolaannya kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya menegaskan bahwa sejak awal proyek Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial semata, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025).
Jokowi menjelaskan, gagasan pembangunan kereta cepat berangkat dari upaya mengatasi kemacetan kronis di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.
“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” katanya.
Pembiayaan dan Utang Proyek
Berdasarkan data KOMPAS.com, total utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dolar AS). Dari jumlah tersebut, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun dan tenor 40 tahun.
Namun, seiring waktu biaya proyek mengalami pembengkakan (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS, yang ditutup melalui pinjaman tambahan berbunga lebih dari 3 persen per tahun.
Tambahan utang sebesar 542,7 juta dolar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.
Dengan capaian operasional yang kini mulai positif, proyek Whoosh diharapkan menjadi tonggak penting bagi transformasi transportasi publik nasional yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kemandirian bangsa.
