Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah membuka kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia, termasuk Pertalite, menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut menjadi opsi terakhir apabila harga minyak dunia terus meningkat dan membebani anggaran negara.
“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menaikkan harga BBM subsidi. Langkah itu hanya akan dilakukan jika kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak mampu lagi menahan tekanan kenaikan harga minyak global.
Baca juga : Waduh, Kacau! Purbaya Minta Publik Tak Terus Kritik MBG, Tegaskan Program Pilar Pertumbuhan dan Stabilitas
Ia menjelaskan, berdasarkan simulasi Kementerian Keuangan, defisit APBN bisa melebar hingga sekitar 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila harga minyak dunia bertahan di kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun tanpa intervensi pemerintah.
Purbaya juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi situasi serupa ketika harga minyak dunia melonjak jauh lebih tinggi.
Baca juga : Menkeu Purbaya Bidik Ambil Alih PNM dari BRI untuk Optimalkan KUR dan Tekan Subsidi Bunga
“Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi, kita punya pengalaman,” ujarnya.
Kenaikan harga minyak dunia sendiri dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Dalam perdagangan terbaru, harga minyak Brent tercatat naik sekitar 4,93 persen menjadi 85,41 dolar AS per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak sekitar 8,51 persen ke level 81,01 dolar AS per barel.
Lonjakan harga energi global tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah jika harga BBM domestik tidak disesuaikan. Pemerintah pun kini terus memantau perkembangan situasi pasar energi global sebelum mengambil langkah kebijakan selanjutnya.
