Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang. (Foto: Ant)
Jakarta, INDONEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali beroperasi pada Selasa (31/3/2026) esok. Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu secara professional.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku, apalagi sampai menekan kepala SPPG, dengan menghentikan operasional sementara (suspend) tanpa pemberian insentif.
Baca juga : Kadispenad: TNI Berduka Gugurnya Prajurit TNI Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL di Lebanon, Berikut Keterangannya
Hal tersebut, katanya, karena masuk kategori pelanggaran berat. "Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan, akan saya minta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat," katanya di Jakarta, Senin.
Nanik mengingatkan kembali anggaran per porsi MBG sebesar Rp8.000-10.000. Tindakan mark up bahan baku tidak hanya merugikan program, tetapi juga mencederai tujuan utama penyediaan layanan gizi bagi masyarakat.
Menurutnya, mitra yang sudah mendapatkan insentif seharusnya bekerja sesuai aturan, bukan justru mencari keuntungan berlebih.
"Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku," ujarnya seperti dikutip Antaranews.com.
Sebagai langkah penindakan, BGN akan menjatuhkan sanksi suspend selama satu minggu kepada mitra yang terbukti melanggar. Masa suspend tersebut ditempuh untuk memberikan kesempatan bagi mitra melakukan perbaikan dan berkomitmen terus menjaga kualitas MBG.
"Kita suspend satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak mark up harga dan tidak monopoli menjadi pemasok sendiri. Itu pelanggaran berat," tutur Nanik.
BGN berharap peringatan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh mitra, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran. *
