Bisnis

PT Sunra Distributor Indonesia Sambut Baik Skema Baru Insentif Motor Listrik 2026

Oleh : very - Sabtu, 11/04/2026 09:58 WIB


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisaris PT SUNRA, Ismeth Wibowo. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan skema baru insentif untuk sepeda motor listrik pada 2026. Namun, dia belum memastikan kapan skema insentif tersebut selesai dilakukan dan mencapai keputusan final.

Purbaya mengatakan, perumusan insentif motor listrik akan dilakukan melalui koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

“Saya masih akan bicarakan dengan Menperin. Kita kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Terkait dengan hal tersebut, Komisaris PT Sunra Distributor Indonesia, Ismeth Wibowo mengatakan menyambut baik skema baru insentif motor listrik 2026 yang akan diambil pemerintah.

”Kita tunggu skema apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Tapi sebagai pelaku industri kendaraan bermotor listrik kami menyambut gembira skema insentif yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ismeth memuji pemerintah karena sudah beberapa kali menerapkan skema insetif tersebut. Skema yang pernah dilakukan antara lain adalah inisiatif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada BBM.

Hal tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 Tahun 2023, yaitu pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru atau konversi motor bensin ke listrik. 

Pada tahun 2023 lalu, pemerintah mempersiapkan anggaran subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp 1,4 triliun untuk 200.000 unit. Sedangkan pada tahun 2024, kuota subsidi turun menjadi hanya 50.000 unit. Masing-masing pembeli sepeda motor listrik akan mendapat Rp7 juta.

Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi bagi konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. 

”Kami menyambut baik rencana pemerintah memberi subsidi tersebut. Semoga subsidi ini menjadi dorongan kuat bagi masyarakat untuk melakukan konversi dengan kendaraan ramah lingkungan dan kendaraan masa depan tersebut,” kata Ismeth.

Ismeth mengatakan, PT SUNRA merencanakan akan memproduksi motor listrik sebanyak 1.000.000 unit per tahun. Produksi tersebut akan dilakukan di pabrik perakitan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Jawa Tengah di atas tanah seluas 12,7 hektar yang akan dibangun tahun 2026.

”Selain itu kami juga mendapatkan dukungan pendanaan untuk konsumen dari BNI melaui skema bunga 0 persen dengan cicilan 2 tahun,” bebernya.

PT Sunra Asia Pasific Hi-Tech merupakan anak perusahaan dari Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd pabrik motor listrik papan atas di China yang pabriknya ada di Wuxi dan beberapa kota besar China lainnya.

Sebelumnya, Menteri Purbaya menegaskan bahwa skema yang sedang dibahas pemerintah merupakan insentif baru, bukan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Pemerintah ingin merancang dukungan yang lebih efektif dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di dalam negeri.

Selain motor listrik, pemerintah juga tengah mengkaji insentif untuk mobil listrik bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan industri agar pasar otomotif tetap tumbuh di tengah transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.

Purbaya mengatakan, telah melakukan pertemuan dengan GAIKINDO di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengaku menanyakan bentuk insentif yang diperlukan oleh industri mobil listrik. Namun demikian, dia mengaku pembahasan mengenai insentif ini masih belum selesai.

"GAIKINDO ngundang mau pameran mobil. Tapi juga diskusi untuk, misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik? Dan lain-lain. Ini diskusinya belum selesai, nanti masih akan saya ketemu lagi dengan mereka," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga dampaknya terhadap daya saing industri otomotif nasional serta percepatan transformasi energi. *

 

Artikel Lainnya