Jakarta, INDONEWS.ID – Jurnalis senior Asri Hadi menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Memastikan Kebebasan Sipil dan Penegakan HAM di Indonesia” yang digelar di Balai Pustaka, Jakarta Timur, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Nusantara ini menjadi wadah dialog terbuka bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam membahas isu kebebasan sipil serta penegakan hak asasi manusia (HAM).
Dalam paparannya, Asri Hadi menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan pentingnya penyampaian kritik secara bertanggung jawab.
“Merupakan hal yang wajar bagi warga menyampaikan kritik kepada pemerintah. Toh kebebasan sipil dilindungi undang-undang. Namun perlu tetap hati-hati dan mengikuti rambu-rambu yang ada,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kritik harus berada dalam koridor hukum dan disertai data yang kuat. “Kritik sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang tepat, seperti ke DPR, lalu diteruskan kepada pemerintah. Selain itu, kritik yang sehat harus berbasis fakta dan data agar tercipta dialog di ruang publik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua HMPN, Astra Tandang menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar satu setengah tahun dan tengah berupaya menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan geopolitik dan fiskal.
Menurut Astra, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrem terhadap pemerintahan yang sah. Ia mengajak semua pihak untuk tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan menghormati pilihan rakyat.
"Saya meyakini bahwa masyarakat tidak akan terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrem terhadap pemerintahan yang sah. Untuk itu, Saya menekankan pentingnya semua pihak kembali pada prinsip demokrasi dan menghormati pilihan rakyat," tegasnya.
Astra juga menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang dinilai belum tuntas. Ia menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Identitas para pelaku belum diungkap secara detail ke publik. Masyarakat mendesak agar kasus ini diselesaikan melalui peradilan umum, bukan peradilan khusus,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Josephione Simanjuntak, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi kebebasan sipil. Ia menyerukan agar segala bentuk pembungkaman terhadap aktivis dihentikan.
“Saya mengecam dan mendesak stop pembungkaman terhadap aktivis. Demokrasi harus memberi ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat," tegasnya.
Ia juga mengecam keras kasus yang menimpa Andrie Yunus dan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut secara transparan dan adil.
"Namun bagi saya, untuk menarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap aktivist Andrie Yunus dengan pemerintahan yang militeristik, itu saya terlalu jauh. Saya tidak melihat korelasinya," ungkapnya.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebebasan sipil yang sehat dan mendorong penegakan HAM yang berkeadilan di Indonesia.
