Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah Republik Indonesia kembali berduka atas gugurnya satu lagi personel TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah juga menyampaikan kecaman keras atas insiden yang menyebabkan meninggalnya prajurit tersebut.
Prajurit yang gugur diketahui bernama Rico Pramudia. Ia sebelumnya mengalami luka berat akibat ledakan artileri di wilayah Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026. Ledakan tersebut diduga berasal dari serangan tank Israel di area penugasan misi United Nations Interim Force in Lebanon.
Baca juga : Tiga Prajurit TNI Gugur, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza
Sejak insiden terjadi, pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak UNIFIL, otoritas Lebanon, serta tim medis di Beirut guna memastikan korban mendapatkan penanganan terbaik. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan, nyawa Praka Rico tidak dapat diselamatkan akibat luka yang sangat parah.
Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menyampaikan duka mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta penghormatan atas pengabdian almarhum.
“Pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia,” tulis Kemlu.
Pemerintah juga memastikan proses pemulangan jenazah akan dilakukan secepatnya dengan penuh penghormatan.
Lebih lanjut, Indonesia mengutuk keras serangan yang menewaskan personel penjaga perdamaian tersebut. Serangan terhadap peacekeeper dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Indonesia pun mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta serta memastikan adanya pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Untuk itu, koordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan akan terus diperkuat, termasuk melalui evaluasi sistem perlindungan serta peningkatan langkah mitigasi risiko di wilayah operasi UNIFIL.
