PELANTIKAN & RAKERNAS DPP MIPI, Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Jakarta, INDONEWS.ID - Suasana khidmat menyelimuti Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 25 April 2026. Di hadapan pengurus dari seluruh Indonesia, Ketua DPP Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menegaskan optimismenya. Kehadiran MIPI diyakini akan menjadi penguat ilmu pemerintahan, baik secara teoretis maupun praktis. Ormas profesi ini merangkul akademisi, praktisi birokrasi, dan pemerhati pemerintahan lintas disiplin untuk bersama menghadirkan tata kelola yang baik dan bersih di tengah masyarakat.  

Anwar Hafid, yang juga menjabat Gubernur Sulawesi Tengah, menyampaikan pesan yang menohok sekaligus menginspirasi. “Pemerintahan yang baik belum tentu bersih, namun pemerintahan yang bersih sudah pasti baik,” tegasnya. Kalimat itu langsung menjadi kompas moral MIPI. Bukan sekadar mengejar rapor kinerja, tetapi memastikan setiap kebijakan lahir dari integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.  

Kepengurusan DPP MIPI periode 2026-2031 resmi dilantik dengan formasi yang solid. Amanah Ketua Harian kini diemban Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo,M.Si, didampingi Prof. Dr. H. Mansyur Ahmad KM, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal. Duet guru besar ini diharapkan mampu menakhodai MIPI mewujudkan mimpi besar organisasi, sebagaimana cita-cita awal pendiriannya oleh tokoh sentral Ilmu Pemerintahan, Guru Besar Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA.  

Rakernas kali ini terasa lengkap dengan hadirnya seluruh Ketua DPW dari 38 provinsi. Semangat desentralisasi menggema kuat. Ketua DPW Provinsi Aceh, Drs. M. Nazari Syam, M.Si, menyebut terbentuknya DPW di setiap provinsi sebagai “jembatan emas” bagi pemerintah daerah. Jembatan untuk memperkuat relasi pusat-daerah yang setara, sekaligus memastikan otonomi daerah benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar jargon.  

 Lebih lanjut, M. Nazari Syam menekankan peran strategis MIPI di tingkat tapak. Organisasi ini siap menjadi fasilitator kerja sama antardaerah dalam mengelola SDM dan SDA secara bijak dan berkelanjutan. Di tangan MIPI, otonomi daerah didorong agar melahirkan inovasi pelayanan publik, pertukaran praktik baik, dan pengelolaan potensi lokal yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Momen pelantikan makin spesial dengan kembalinya Drs. Asri Hadi, MA ke jajaran pengurus. Pemimpin Redaksi Indonews yang juga dosen senior IPDN ini membawa segudang pengalaman di dunia media massa. Kehadiran beliau diyakini akan menjadi katalisator untuk mengangkat MIPI ke panggung yang lebih luas, membuat gagasan dan kerja-kerja MIPI lebih dikenal, didengar, dan dirasakan manfaatnya oleh publik.  

Dengan komposisi pengurus yang memadukan kampus, birokrasi, dan media, MIPI menegaskan identitasnya: ruang kolaborasi lintas sektor. Di sini, riset akademis bertemu dengan denyut kebijakan, teori diuji di lapangan, dan semangat antikorupsi diterjemahkan menjadi sistem pemerintahan yang melayani. MIPI menolak jadi menara gading yang jauh dari realitas rakyat.  

 Pelantikan dan Rakernas 25 April 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya bukan sekadar seremoni. Ini adalah ikrar bersama. Ikrar MIPI untuk terus menjadi mitra kritis-konstruktif pemerintah, laboratorium otonomi daerah, dan penjaga nilai agar pemerintahan Indonesia tidak hanya “baik di atas kertas”, tetapi “bersih dalam tindakan”. Sebab Indonesia tidak hanya butuh pemerintahan yang baik, tapi mutlak butuh pemerintahan yang bersih.