Oleh: JIMMY H SIAHAAN
Imperialis modern sangat memikat Presiden Donald Trump, sehingga ia seharusnya mulai mengenakan cambang tebal, jas panjang, dan pedang.
Terutama di masa jabatan keduanya, Trump telah berulang kali mengejutkan dunia dengan menerapkan metode abad ke-19 untuk masalah keamanan modern, seperti William McKinley di zaman modern.
William McKinley adalah presiden Amerika Serikat ke-25, menjabat dari tahun 1897 hingga pembunuhannya pada tahun 1901. Sebagai anggota Partai Republik, McKinley berhasil memimpin AS dalam Perang Spanyol-Amerika dan mengawasi periode ekspansionisme Amerika, dengan aneksasi Hawaii, Puerto Riko,Guam,Filipina, dan Samoa Amerika.
Kebijakan luar negeri McKinley meniru imperialisme luar negeri negara-negara besar.
Sebelumnya Doktrin Monroe (1823) adalah kebijakan luar negeri AS yang dicetuskan Presiden James Monroe, menegaskan bahwa benua Amerika tertutup bagi kolonisasi baru Eropa.
AS melarang campur tangan Eropa di belahan Barat, menganggapnya agresi, dan berjanji tidak mencampuri urusan Eropa. Ini menjadikan Amerika Latin sebagai "halaman belakang" kepentingan AS.
Doktrin Monroe (1823):
Non-kolonisasi: Belahan Barat (Amerika Utara & Selatan) tidak lagi terbuka untuk kolonisasi oleh kekuatan Eropa mana pun.
Setiap intervensi negara Eropa di Amerika akan dianggap sebagai tindakan bermusuhan terhadap AS.
AS berjanji tidak akan mencampuri urusan internal negara-negara Eropa maupun koloni yang sudah ada.
AS menegaskan posisinya sebagai kekuatan dominan di belahan bumi Barat.
Selanjut berkembang dibawah Roosevelt Corollary (1904): Theodore Roosevelt menambahkan bahwa AS berhak melakukan intervensi (sebagai "polisi internasional") di Amerika Latin jika terjadi ketidakstabilan, terutama untuk mencegah keterlibatan Eropa.
Doktrin ini sering digunakan AS sebagai pembenaran untuk intervensi militer dan diplomatik di Amerika Latin selama abad ke-20 dan seterusnya ( krisis Kuba, Venezuela ).
Doktrin ini lahir untuk menjaga keamanan AS yang masih muda dari pengaruh kekaisaran Eropa yang kuat saat itu.
Selanjutnya, Stanley Hoffmann seorang ahli hubungan internasional, Hoffmann dikenal dengan pendekatan humanistik dan moderat.
Ia dikenal karena keahliannya dalam politik Prancis, integrasi Eropa, dan kebijakan luar negeri Amerika. Hoffmann menekankan bahwa negara bangsa adalah pemain fundamental dalam hubungan internasional.
Ia sering mengkritik kebijakan luar negeri AS yang dianggap terlalu neokonservatif atau neoimperialist, seperti dalam bukunya "Chaos and Violence".
Militer AS seperti Bajak Laut,
Di tengah meningkatnya ketegangan Selat Hormuz, Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan membandingkan aksi militer Amerika Serikat di laut dengan praktik pembajakan, saat Washington dan Teheran saling menekan melalui blokade.
Dalam sebuah rapat umum di negara bagian Florida Trump menggambarkan secara gamblang operasi Angkatan Laut AS yang menyita sebuah kapal di tengah kebijakan blokade terhadap Iran.
"Kami ... mendarat di atasnya dan kami mengambil alih kapal itu. Kami mengambil alih kargonya, mengambil alih minyaknya. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan," ujar Trump di hadapan para pendukungnya, dilansir The Guardian, minggu lalu.
Ia kemudian menambahkan dengan nada yang memancing sorakan massa, "Kami seperti bajak laut. Kami memang agak seperti bajak laut. Tapi kami tidak sedang bermain-main."
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap aspek hukum dari konflik maritim antara kedua negara. Para pakar hukum internasional mulai mengangkat kekhawatiran terkait tindakan Iran yang memblokade Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi minyak dan gas global, serta rencana Teheran untuk mengenakan biaya bagi kapal-kapal yang melintas.
Iran secara efektif menutup jalur tersebut setelah dimulainya kampanye serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Penutupan ini berdampak signifikan karena Selat Hormuz merupakan salah satu rute paling penting dalam perdagangan energi dunia.
Sebagai respons, AS bulan lalu mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran setelah perundingan damai di Pakistan gagal menghasilkan terobosan. Langkah ini semakin memperuncing ketegangan antara kedua negara.
Di pihak lain, Iran menegaskan tidak akan melonggarkan tekanan di Selat Hormuz selama AS masih memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya
Waste Land
Dari peristiwa diatas mengingatkan sebuah Buku baru Robert D. Kaplan berjudul "Waste Land: A World in Permanent Crisis" (diterbitkan Januari 2025 oleh Random House).
Buku ini menawarkan visi suram dan luas tentang dunia yang kacau dan terglobalisasi, membandingkan ketidakstabilan global saat ini pandemi, perang, dan teknologi yang berkembang pesat dengan era antar perang Republik Weimar, dan berargumen untuk struktur politik yang terfokus atau stabil guna mencegah keruntuhan anarkis.
Buku ini berpendapat bahwa kita memasuki era baru bencana global, sebuah "krisis permanen" di mana bencana regional menyebar dengan cepat secara global.
Kaplan menyatakan bahwa era stabilitas pasca-Perang Dingin telah berakhir, dan masa depan membutuhkan prioritas pada ketertiban dan stabilitas daripada demokrasi.
Buku ini menarik paralel dengan Republik Weimar untuk meneliti bahaya kecemasan dan keterkaitan yang didorong oleh teknologi.
Dunia dalam krisis permanen ?
Perang Timur tengah adalah sebuah krisis regional yang telah berdampak luas bagi dunia.
Dunia kini mengalami krisis energi akibat perang selama 44 hari yang terus berdampak walaupun telah ada gencatan senjata.
Selat Hormuz di ibaratkan oleh Iran bagai Bom Atom. Setiap saat bisa meledak. Hal ini menjelaskan betapa strategis selat tersebut untuk kepentingan Iran, China dan kawasan Asia lainnya.
Dari pandangan pakar di bidang Hubungan Internasional, melihat Krisis Energi Global ini adalah sebuah krisis sejarah terbesar bagi dunia setelah PD II.
Dikhawatirkan akan melebar dan membuat krisis perekonomian global. Hal mana bila berlanjut berakibat terganggunya keseimbangan ekonomi politik dunia.
Kini dunia dalam penantian, apakah mungkin berdampak akan terjadinya krisis yang lebih besar dan permanen ?