Mantan Menteri Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Gagasan digitalisasi pendidikan merupakan proyek besar nasional, yang hendak mentransformasikan dunia pendidikan menjadi modern dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya.
Karena itu biaya proyek ini sangat besar hampir Rp10 trilyun atau 2 kali dari proyek e-KTP, yang juga berantakan dan hasilnya nihil karena dikorupsi petinggi partai.
Kita juga mengajukan pertanyaan yang sama yaitu apa hasil dari proyek digitalisasi ini?
”Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata,” ujar Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Proyek tersebut, kata ekonom senior INDEF ini, secara administratif dan kebijakan sudah salah kaprah sejak awal karena menganggap bahwa transformasi sistem pendidikan modern bisa disulap dengan cara tekno-sulusi (tech-solutionism).
Dengan memasukkan sepotong gadget dan internet ke sekolah, maka transformasi dapat dilakukan secara cepat dan evolusioner, seperti e-commerce, e-marketing, digital bisnis dan jenis teknologi informasi lainnya.
Dengan merekrut orang hebat seperti Nadiem Makarim, Presiden Jokowi waktu itu, memiliki keyakinan yang sama, karena sejak awal dia silau dengan AI, teknologi informasi, survey, dll.
”Karena itu, Jokowi langsung yang ’endorse’ proyek tersebut dan menyampaikannya secara terbuka. Dengan proyek yang salah kaprah sejak awal, pengelolaan yang amburadul serta hasil yang mengecewakan, maka hukum masuk ke dalamnya sampai terjadi kontroversi berbulan-bulan. Nadiem dibela orang-orang hebat, diangkat sebagai ’pahlawan’ melawan kebathilan hukum dan tidak salah dengan proyek ini karena tidak ditemukan bukti memperkaya diri,” katanya.
Menurut Prof Didik, tranformasi pendidikan melalui digitalisasi gadget ini sudah salah sejak awal sehingga pelaksanaan proyek tersebut menghasilkan output tanpa transformasi apa pun.
Sejatinya, menurutnya, transformasi pendidikan tersebut harus melibatkan proses yang melibatkan seluruh substansi dan variabel penting, seperti kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar dan sekolah, infrastruktur listrik maupun internet, dan lainnya.
Di sini Nadiem tidak bisa melakukannya karena modal sosial politik dan pengalamannya di bidang pendidikan tidak memadai. Gadget dan laptop memang merupakan instrumen modern, tetapi tidak bisa sebagai pendorong transformasi menuju modern dan tidak otomatis meningkatkan kualitas belajar.
Di Mana Masalahnya?
Jokowi silau terhadap anak yang hebat seperti Nadiem dan langsung menjabat sebagai menteri. Kekuatan Nadiem di start-up sebenarnya jika diteliti justru merupakan kelemahannya di birokrasi sampai menggiringnya ke meja pengadilan seperti sekarang.
”Dalam kasus sekarang saya yakin Nadiem tidak mengambil uang proyek tersebut karena sudah kaya. Tetapi hukum tidak bisa bisa dicegah untuk masuk karena mempertanyakan apa hasil dari proyek dengan anggaran segede gajah tetapi dilaksanakan dengan tata kelola yang lemah dan sembarangan,” ungkap Didik.
Di strat-up Nadiem sangat lincah menakhodai Gojek sampai besar seperti sekarang. Tidak ada yang membantahnya dan prestasi ini yang membuat Jokowi silau terhadap Nadiem kemudian memberinya tugas mentransformasikan sistem pendidikan menjadi modern melalui digitalisasi.
Di dalam perusahaannya, kata Didik, Nadiem gampang bergerak cepat, keputusan langsung top-down, kekuasaan mutlak pada pendirinya. Tetapi di sektor publik pelaksanaan anggaran publik diatur dengan birokrasi dan prosedur yang ketat.
Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut.
Menurut Didik, masalah kasus tersebut bukan terletak pada Nadiem yang tidak melakukan korupsi dan tidak satu sen pun mengambil dana tersebut. Tetapi masalah pada tata kelola dan anggaran publik yang besar tersebut harus menjadi bagian dari pertanggungjawabannya.
Masalah ini terjadi karena Nadiem tidak mempunyai modal sosial politik yang memadai masuk ke dalam birokrasi kelas atas.
”Meskipun memiliki akses langsung terhadap presiden dan presiden sendiri secara langsung mendukung proyek tersebut tetapi pertanggungjawaban publik terhadap anggaran publik dan hukum tetap harus dijalankan. Dalam hal ini akan adil jika Jokowi diminta datang ke pengadilan karena sudah disebut-sebut di dalam sidang. Tetapi karena ada dimensi politik dari kasus ini, maka hukum dan pengadilan tidak juga mampu menghadirkan Jokowi,” kata Didik.
”Kita sayang kepada Nadiem, pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri,” lanjut Didik.
Didik mengatakan, keputusan Jokowi memasukkannya ke dalam politik seperti memasukan ke dalam perangkap. ”Sebaiknya di masa mendatang tidak ada lagi anak muda yang berprestasi di dunianya masuk ke dalam kubangan politik abu-abu, yang penuh ranjau dan jebakan. Mark Zuckenberg, Elon Musk, Jensen Huang dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri,” pungkasnya. *
