Rupiah `Kronis` dan dampaknya pada Kebijakan Desentralisasi

Oleh M.Nazari Syam

Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan pelemahan kronis. Pada pertengahan Mei 2026, kurs menyentuh Rp17.600 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok Rp16.500. Kondisi ini membuat rupiah dijuluki “sakit diabetes” karena tidak kunjung stabil sejak Oktober 2024, ketika levelnya masih di Rp15.400. Data Bank Indonesia mencatat kurs jual dolar sudah berada di Rp17.601,57 pada 13 Mei 2026.

Tekanan datang dari kombinasi faktor eksternal dan persepsi pasar terhadap kebijakan fiskal dalam negeri. Penguatan dolar AS dan ketidakpastian global mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang. Di dalam negeri, ekonom Yanuar Rizky menilai pasar mencemaskan pembengkakan belanja program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Langkah Bank Indonesia menurunkan batas transaksi dolar juga dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat mulai memindahkan aset ke mata uang asing.

Dampak paling nyata adalah _imported inflation_. Struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor untuk kebutuhan strategis seperti pupuk, gandum, bahan baku obat, BBM, dan pakan ternak. Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis naik dan diteruskan ke konsumen. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa desa menjadi kelompok paling rentan karena daya tawar yang terbatas.

Kenaikan harga tidak berhenti di bahan pangan. Sektor transportasi dan kesehatan juga terancam. Akademisi UGM, Rijadh Djatu Winardi, menjelaskan bahwa perusahaan akan menyesuaikan harga jual dalam hitungan bulan untuk menjaga operasional. Tarif angkutan dan layanan kesehatan diprediksi naik karena komponen BBM dan obat mayoritas masih diimpor. Beban finansial tambahan ini langsung dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk APBN 2026-2027, pelemahan rupiah menambah tekanan fiskal. Subsidi energi, pembayaran utang luar negeri, dan belanja modal berbasis impor akan membengkak dalam hitungan rupiah. Asumsi kurs Rp16.500 menjadi tidak relevan, sehingga defisit berpotensi melebar jika pemerintah tidak segera melakukan penyesuaian belanja atau mencari sumber pendapatan baru. Komunikasi pemerintah yang dianggap meremehkan dampak rupiah justru memperburuk sentimen pasar.

Dampaknya terhadap APBD dapat  mempengaruhi kebijakan  desentralisasi, transfer pusat ke daerah seperti DAU dan DAK bisa tertahan atau dipotong jika kapasitas fiskal nasional terganggu. Sementara itu, belanja daerah untuk proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa menjadi mahal. Padahal semangat desentralisasi menuntut daerah punya otonomi fiskal untuk layanan dasar. Faktanya, lebih dari 80% pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat. Saat pusat goyah, daerah ikut goyah, sehingga otonomi daerah berisiko menjadi “otonomi semu”. Hubungan pusat-daerah pun menjadi sensitif. Daerah butuh kepastian fiskal untuk program prioritas, sementara pusat harus menjaga keseimbangan fiskal nasional. Tanpa koordinasi yang baik, kepercayaan daerah ke pusat bisa turun dan memicu ketimpangan antar wilayah. Dampak yang paling ekstrim seperti Aceh, Papua, Papua Barat dan Yokjakarta apabila dana otsus dipotong untuk alasan efesiensi anggaran karena kewajiban dan tanggungjawab yang luas harus diimbangi dengan anggaran yang cukup.

Sisi positif hanya dirasakan eksportir dan sektor pariwisata, karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam dolar. Namun manfaat ini tidak merata. Sebagian besar UMKM masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga keuntungan dari ekspor bisa tertutup oleh kenaikan biaya produksi.

Ke depan, stabilisasi rupiah membutuhkan dua langkah. Pertama, menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten dan transparan. Kedua, mengurangi ketergantungan struktural terhadap impor dengan memperkuat produksi dalam negeri dan kemandirian fiskal daerah. Tanpa itu, revisi asumsi kurs dalam APBN 2026-2027 menjadi tidak terhindarkan. Dan seperti biasa, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui inflasi dan turunnya daya beli.