Kartu skor keberhasilan pemerintah daerah (Regional Government Success Scorecard/RGSS) dan situs webnya resmi diluncurkan di Jakarta, Rabu (3/6) hari ini.
Jakarta,IINDONEWS.ID–Kartu skor keberhasilan pemerintah daerah (Regional Government Success Scorecard/RGSS) dan situs webnya resmi diluncurkan di Jakarta, Rabu (3/6) hari ini.
RGSS dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG), dengan dukungan dari Gates Foundation.
RGSS adalah alat berbasis data yang dirancang untuk mengidentifikasi pendorong utama keberhasilan pemerintah daerah.
RGSS yang inimenjawab pertanyaan "apa yang berhasil" dan "mengapa" dirancang untuk mendukung perencanaan, pembuatan kebijakan, dan penganggaran yang lebih baik oleh pemerintah dan mitra mereka.
Kartu skor ini merupakan hasil kerja sama CGG dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), untuk mengadaptasi RGSS sesuai konteks Indonesia.
Peluncurannya hari ini ditandai dengan seminar yang mempertemukan para pejabat senior dari kementerian nasional, pemimpin dari pemerintah daerah, dan akademisi.
Pidato utama disampaikan oleh perwakilan senior dari Kemendagri dan BAPPENAS, yang mencerminkan relevansi inisiatif tersebut terhadap agenda pembangunan regional Indonesia.
Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas, Kemendagri mengatakan, RGSS memperkuat tata kelola daerah karena membutuhkan pendekatan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
"Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia," kata Heriyandi Roni.
Ada 14 kota dan kabupaten di Indonesia yang akan menerapkan ini dengan mempertimbangkan kondisi struktural di mana masing-masing daerah beroperasi.
Dia berharap inisiatif ini dapat mendukung pembelajaran yang konstruktif dan pembuatan kebijakan yang terinformasi di antara pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan hasil pembangunan.
Indonesia semakin menekankan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan hasil pembangunan di seluruh negeri.
Pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kota dan kabupaten, bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran publik, dan hasil serta dampaknya memiliki implikasi langsung terhadap penyampaian layanan, hasil sosial ekonomi, dan kepuasan warga.
RGSS dirancang untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan lokal dengan mengungkap faktor-faktor yang terkait dengan variasi dalam hasil dan dampak pemerintahan lokal, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas lingkungan.
Kerangka kerja ini disusun berdasarkan empat pilar. Tiga pilar pertama adalah `Kemampuan` (kapasitas dan kualitas kelembagaan), `Masukan` (sumber daya yang tersedia bagi pemerintah daerah), dan `Kinerja` (hasil yang dirasakan warga).
Pilar keempat, `Lingkungan Dasar`, mencakup kondisi struktural, seperti geografi dan kekayaan sumber daya alam, yang sebagian besar berada di luar kendali langsung pemerintah daerah.
Khoirunurrofik, Ph.D, Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan, LPEM FEB UI mengatakan, RGSS menunjukkan nilai dari penggabungan riset yang solid, konteks lokal, dan relevansi kebijakan praktis dalam memperkuat tata kelola daerah.
"Melalui kolaborasi kami dengan CGG, kami bertujuan untuk menciptakan versi RGSS yang kuat secara metodologis dan berlandaskan pada realitas dan keragaman lanskap pemerintahan daerah di Indonesia," kata Khoirunurrofik.
Dia pun berharap RGSS untuk Indonesia dapat menambah diskusi berbasis bukti yang lebih luas tentang tata kelola, kebijakan publik, dan pembangunan daerah di Indonesia.
Sementara itu, Wu Wei Neng, Chief Executive Officer dari Chandler Governance Group mengatakan, RGSS bukanlah rapor, tapi alat diagnostik.
"Tujuan kami adalah untuk membantu para pemimpin nasional dan lokal lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata kelola di berbagai konteks, dan untuk mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah," beber Wei Neng, Rabu (3/6).
Ada 514 kota dan kabupaten di Indonesia menyediakan konteks negara pertama yang penting untuk menerapkan RGSS.
"Ini menunjukkan bagaimana alat ini dapat diadaptasi ke sistem pemerintahan daerah yang besar dan beragam,” kata Wei Neng.
RGSS untuk Indonesia dibentuk melalui proses pengembangan selama setahun yang melibatkan kementerian, lembaga, asosiasi pemerintah daerah, dan peneliti kebijakan di Indonesia.
Proses ini membantu memastikan bahwa kerangka kerja tersebut mencerminkan konteks tata kelola lokal negara ini.
Selama proses ini, CGG dan LPEM FEB UI melakukan diskusi mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI).
Situs Web RGSS Khusus untuk Indonesia
Peluncuran tersebut juga memperkenalkan situs web RGSS: https://regionalgovscorecard.org/yang menyajikan kerangka kerja RGSS yang lebih luas dan aplikasi lokal pertamanya di Indonesia.
Saat ini, situs web ini menampilkan profil pemerintah daerah, peringkat, dan alat data interaktif yang mencakup 514 kota dan kabupaten di Indonesia.
Pengguna dapat mencari, memfilter, dan membandingkan pemerintah daerah secara berdampingan, serta mengunduh data untuk analisis lebih lanjut.
Platform ini juga mencakup dokumentasi metodologi, deskripsi dimensi, dan serangkaian artikel analitis yang mengacu pada pengembangan Scorecard dan temuan tentang faktor-faktor yang terkait dengan variasi output dan hasil pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sebagai negara pertama yang menerapkan RGSS, pengalaman Indonesia akan membantu memperkuat relevansi kerangka kerja tersebut terhadap beragam konteks pemerintahan lokal dan mendukung adaptasinya di masa mendatang di negara lain.
CGG akan terus bekerja sama dengan LPEM FEB UI untuk lebih menyempurnakan versi Indonesia dari RGSS dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan nasional dan lokal.
Pada saat yang sama, CGG akan mengambil pelajaran dari penerapan di Indonesia untuk menyempurnakan kerangka kerja, metodologi, dan platform RGSS untuk adaptasi di konteks negara lain.
