Menavigasi guncangan ekonomi. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Ketahanan ekonomi Indonesia pada semester 1-2026 benar-benar diuji. Sejak awal tahun, bayang-bayang ketidakpastian global masih cenderung tinggi.
Betapa tidak, ujian itu misalnya mulai dari konflik geopolitik meluas yang melibatkan AS-Iran telah menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Kemudian berlanjut dengan dampak dari penilaian MSCI pada pasar keuangan, disusul dengan outlook pemeringkat rating investasi yang memberi sinyal negatif, ditambah sinyal The Fed yang akan meningkatkan suku bunga acuan. Hal itu membuat tekanan pada pasar keuangan Indonesia benar-benar diuji.
Hal ini membawa Indonesia menghadapi tantangan ketahanan ekonomi domestik, semakin sempitnya ruang fiskal, dan daya beli masyarakat hingga ke daya saing sektor riil.
Demikian kesimpulan dari hasil ”Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2026” yang diselenggarakan INDEF bertempat di Aryaduta Hotel, Kamis (25/6/2026).
Seminar yang mengangkat tema “Menavigasi Guncangan Global Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim” itu menghadirkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang memberikan Keynote Speech, dan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, yang memberi Welcoming Speech. Sementara itu dalam panel diskusi menampilkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M. Fadhil Hasan, Pakar Hkum Internasional, Hikmahanto Juwana, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter, Kamrussamad, Direktur Climater Policy Initiative, Tiza Mafira, dan Direktur Program INDEF, Eisha Rachbini.
Di tengah tekanan ini, kata INDEF, pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 justru mencapai 5,61 persen. ”Namun angka itu menyimpan kerapuhan. Sumber pertumbuhan tersebut banyak ditopang konsumsi Lebaran, efek basis rendah, dan melonjaknya pertumbuhan belanja pemerintah di awal tahun,” ujar INDEF.
Sementara itu, daya beli masyarakat mulai melemah, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun dan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil yang turun, bahkan negatif.
Volatilitas harga pangan global dan disparitas harga antardaerah yang mencapai hampir empat kali lipat juga turut menggerus daya beli rumah tangga. Sementara itu, ruang fiskal juga semakin sempit, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau 45,6 persen pagu APBN hanya dalam lima bulan, dengan sebagian manfaat masih dinikmati kelompok mampu akibat skema subsidi berbasis komoditas sehingga terdapat inclusion error.
Saat ini sektor industri juga menanggung beban berat. Dengan bahan baku yang menyumbang 86,7 persen dari total biaya produksi, seperempat di antaranya masih impor, kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok lantas terus menekan margin.
Terlebih pada sektor alat angkutan, tekstil, elektronik, dan industri berbasis energi fosil paling rentan dan tertekan akibat tingginya harga energi dan gangguan rantai pasok.
Di sisi neraca perdagangan, melemahnya produktivitas dan daya saing juga tercermin pada surplus perdagangan yang merosot ke US$0,09 miliar pada April 2026, angka ini terendah sejak Mei 2020. Jika tekanan tinggi biaya ini terus berlanjut dan mempengaruhi margin usaha, risiko PHK tidak dapat dihindari.
Tiga Skenario
INDEF dalam studi menggunakan alat statistik Computable General Equilibrium (CGE) terkait dampak guncangan ekonomi global terhadap ekonomi domestik tersebut menghasilkan tiga skenario.
Skenario 1: Dampak Konflik Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga energi global, dengan asumsi kenaikan 30 persen harga minyak mentah dari baseline US$70/barrel rata-rata tahunan yang memberikan tekanan melalui kenaikan harga minyak, gas, biaya transportasi, premi asuransi pelayaran, dan harga bahan baku berbasis energi.
Hal ini dapat mendorong perlambatan pertumbuhan PDB sebesar -0,21 persen; ekspor melambat -2,44 persen; dan upah riil turun sebesar -0,28 persen. Penurunan ini diikuti peningkatan inflasi sebesar 0,28 persen dan lonjakan impor sebesar 7,8 persen.
Skenario 2: Dampak Perlambatan Ekonomi Negara Mitra Utama Indonesia yang menekan kinerja ekspor. Perlambatan ekonomi mitra dagang, dengan asumsi permintaan impor negara mitra turun 5 persen, dapat menghasilkan efek berantai yang cukup luas terhadap perekonomian nasional yaitu mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,24 persen; ekspor melambat -5,05 persen; impor melambat -0,23 persen; dan upah riil melambat hingga -0,29 persen.
Penurunan upah riil yang cukup dalam menunjukkan melemahnya permintaan tenaga kerja pada sektor-sektor ekspor. Perusahaan dapat menahan kenaikan upah, mengurangi bonus, menurunkan jam kerja, atau mengurangi jumlah pekerja kontrak terbatas.
Skenario 3: Fragmentasi Perdagangan Global dan Disrupsi Rantai Pasok Global yang lebih banyak memengaruhi sisi penawaran ekonomi melalui peningkatan biaya perdagangan, kelangkaan input, keterlambatan pasokan, dan penurunan produktivitas industri.
Hal ini, menurut INDEF, dapat mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,17 persen; perlambatan ekspor sebesar -1,16 persen; impor melambat sebesar -0,3 persen; dan perlambatan upah riil sebesar -0,23 persen.
Modal Menghadapi Goncangan
Indonesia, kata INDEF, memiliki modal bertahan dalam menghadapi guncangan global tersebut. Namun diperlukan komitmen yang kuat untuk mengubah krisis energi menjadi peluang untuk transisi energi bersih agar mengurangi ketergantungan energi berbasis fosil.
Keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan pada impor energi, bahan baku produksi, lemahnya daya saing dan diversifikasi ekspor, serta tingginya sensitivitas terhadap sentimen global menjadi kerentanan utama yang harus segera dibenahi.
INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2026 akan melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan.
”Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perlu bergerak dari pendekatan responsif menuju pendekatan transformasional: dari sekadar meredam gejolak menuju membangun ketahanan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar INDEF.
Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan tersebut, INDEF memberikan rekomendasi kebijakan strategi ketahanan ekonomi, di antaranya: (1) Memperkuat stabilisasi makroekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal; (2) Melindungi daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah;
(3) Mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan produktif; (4) Mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM; (5) Membangun sistem ketahanan pangan yang berbasis produksi, distribusi, dan adaptasi iklim; (6) Memperkuat struktur industri dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku; dan (7) Mendorong diversifikasi ekspor dan integrasi rantai pasok regional. *
