Jakarta, INDONEWS.ID - Debur ombak di Selat Gibraltar menjadi saksi ribuan orang yang mempertaruhkan nyawa demi harapan baru. Dari pesisir Maroko, mereka berenang menuju Ceuta, wilayah otonom Spanyol di Afrika Utara yang menjadi salah satu pintu masuk ke Benua Eropa.
Di tengah arus laut yang deras, perjalanan itu berakhir tragis bagi puluhan orang, sementara ribuan lainnya berhasil mencapai daratan dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Gelombang migrasi besar-besaran tersebut mendorong Uni Eropa menggelar rapat darurat tingkat menteri dalam negeri. Pertemuan yang dipimpin Irlandia selaku pemegang presidensi bergilir Uni Eropa itu membahas langkah bersama untuk merespons krisis migran yang terjadi di Ceuta.
Berdasarkan laporan Al Jazeera, sekitar 50 ribu hingga 60 ribu migran asal Maroko berenang menuju Ceuta sepanjang Rabu hingga Jumat pekan lalu. Sedikitnya 72 orang dilaporkan meninggal dunia saat berupaya mencapai wilayah kantong Spanyol tersebut.
Dalam pernyataan bersama, Uni Eropa menegaskan tidak akan membiarkan penyeberangan massal yang tidak terkendali menjadi preseden bagi masuknya migran secara ilegal ke kawasan Eropa.
"Kami tidak bisa membiarkan penyeberangan massal yang tidak terkendali, instrumentalisasi migrasi, atau ancaman hibrida lainnya menciptakan persepsi bahwa masuk secara ilegal ke Uni Eropa itu mungkin," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Lonjakan migran kali ini disebut melampaui krisis serupa yang terjadi pada Mei 2021, ketika sekitar 12 ribu orang menyeberangi perbatasan Maroko-Ceuta hanya dalam waktu dua hari. Ceuta selama ini menjadi salah satu jalur utama menuju Eropa karena merupakan kota otonom Spanyol yang berada di Afrika Utara. Wilayah tersebut dilengkapi pagar perbatasan tinggi, sistem pengawasan ketat, serta dijaga Garda Sipil Spanyol dan Kepolisian Nasional.
Gelombang migrasi massal itu menuai kecaman dari sejumlah negara anggota Uni Eropa. Mereka menilai para migran memasuki wilayah Eropa secara ilegal dengan harapan memperoleh status tinggal secara sah.
Sebagai respons awal, Italia memutuskan menangguhkan penerapan kebijakan perbatasan terbuka dengan Spanyol dalam kawasan Schengen. Kebijakan tersebut mendapat kritik dari pemerintah Spanyol.
Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska menyatakan hingga Sabtu (1/8), hampir seluruh migran yang memasuki Ceuta telah dipulangkan ke Maroko dan kondisi di wilayah tersebut mulai kembali normal.
Sementara itu, Prancis dan Inggris menyampaikan solidaritas kepada Spanyol dalam menghadapi krisis tersebut. Namun, Prancis juga meningkatkan jumlah personel kepolisian di perbatasannya dengan Spanyol hingga lima kali lipat. Portugal turut memperketat pengawasan di perbatasan darat maupun jalur maritim.
Hingga kini penyebab pasti gelombang migrasi tersebut masih belum diketahui. Salah satu dugaan mengarah pada putusan Mahkamah Agung Spanyol pada 8 Juli yang menyatakan migran yang dicegat di laut tidak dapat langsung dipulangkan ke negara asal. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi mereka yang memasuki Spanyol melalui jalur darat.
Jurnalis Spanyol Ignacio Cembrero menilai putusan tersebut kemungkinan berpengaruh terhadap meningkatnya arus migrasi, meski bukan menjadi satu-satunya faktor. Menurutnya, skala mobilisasi yang terjadi sulit dijelaskan hanya oleh keputusan pengadilan.
Sejumlah pengamat lainnya menilai kebijakan migrasi Spanyol yang relatif lebih terbuka turut menjadi faktor pendorong. Ada pula spekulasi yang mengaitkan insiden ini dengan dinamika geopolitik antara Maroko, Amerika Serikat, Israel, dan Spanyol, terutama setelah sikap Madrid terkait konflik Palestina dan Iran. Namun, dugaan tersebut belum didukung bukti resmi.
Pemerintah Maroko membantah adanya unsur politik di balik gelombang migrasi tersebut. Kementerian Dalam Negeri Maroko menyatakan disinformasi di media sosial, aktivitas jaringan penyelundup manusia, serta kesalahpahaman terhadap putusan Mahkamah Agung Spanyol menjadi pemicu utama ribuan warga mencoba menyeberang ke Ceuta.*
TAGS : Ceuta RibuAN Migran Uni Eropa Panik
