Oleh Dikdik Sadikin
PADA SABTU PAGI, 15 Agustus 2026, ketika sebagian warga Flores baru terjaga dan sebagian lain mungkin masih menyimpan sisa mimpi, bumi menggeser percakapannya. Pukul 04.58.23 WIB, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dari kedalaman 15 kilometer. Pusatnya berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo. Gempa dangkal itu dipicu aktivitas sesar naik busur belakang Flores,sebuah lipatan tua di bawah bumi yang tak pernah benar-benar tidur (BMKG, 2026).
Dua menit 16 detik kemudian, sistem BMKG mengirimkan peringatan dini tsunami. Sebuah kecepatan yang patut dihargai: komputer menghitung, sensor membaca, dan pesan bergerak menembus ruang digital sebelum sebagian orang sempat memahami mengapa dinding rumah mereka bergoyang. Namun tsunami akhirnya tetap tiba. Di Reo, Manggarai, dan Manggarai Timur, gelombangnya mencapai 1,61 meter; di Maurole, Ende, 0,94 meter. Peringatan baru dinyatakan berakhir pukul 07.30 WIB (BMKG, 2026).
Bencana itu mempertemukan dua jenis waktu. Yang pertama dihitung dalam detik: waktu sensor, sirene, dan peringatan. Yang kedua dihitung dalam tahun: waktu membangun rumah yang kukuh, jalan yang tidak mudah terputus, sekolah yang aman, dan warga yang tahu ke mana harus berlari. Kita tampaknya telah bergerak cepat dalam waktu yang pertama, tetapi masih sering tertatih dalam waktu yang kedua.
Hingga Sabtu pukul 18.48 WIB, jumlah korban meninggal tercatat 47 orang. Data itu masih sementara dan dapat berubah seiring terbukanya akses ke wilayah terdampak. Sedikitnya 157 rumah rusak berat, 41 rusak sedang, dan 148 rusak ringan. Kerusakan juga menimpa 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah, dan enam kantor pemerintahan (BNPB, 2026).
Angka-angka tersebut sebenarnya sedang mengatakan sesuatu yang lebih dalam daripada daftar kerusakan. Gempa hanya berlangsung sebentar, tetapi ia menguji pekerjaan pemerintah dan masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menguji mutu semen, sambungan balok, izin bangunan, tata ruang, jalur evakuasi, kesiapan rumah sakit, serta apakah sekolah dibangun sebagai tempat berlindung atau justru menjadi ruang yang harus dihindari ketika tanah bergerak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan, “Tidak ada yang alamiah tentang bencana.” Bahaya alam mungkin tak terelakkan, tetapi akibatnya ditentukan oleh keterpaparan, kerentanan, dan pilihan manusia (UNDRR, 2026). Gempa adalah gejala bumi; rumah yang dibangun tanpa memperhitungkan gempa adalah keputusan. Tsunami adalah gerak air; permukiman tanpa jalur evakuasi adalah kelalaian. Longsor adalah peristiwa geologis; jalan tunggal tanpa rute cadangan adalah risiko yang dibiarkan menunggu korban.
Di sinilah peringatan dini perlu dibaca secara jujur. Kecepatan 2 menit 16 detik merupakan kemajuan teknologi, tetapi peringatan tidak otomatis menjadi keselamatan. Ia harus diterima, dipahami, dipercaya, dan segera diikuti tindakan. Laporan global menyebut hanya sekitar sepertiga negara memiliki rencana aksi dini, padahal respons paling efektif terjadi ketika prosedurnya telah diuji melalui simulasi dan latihan. Sebanyak 2,1 miliar orang pernah dievakuasi sebelum bencana pada 2015–2022; sekitar 64 persen berada di Asia-Pasifik (UNDRR, 2024).
Kita sering membayangkan sirene sebagai ujung pekerjaan, padahal ia hanyalah permulaan. Sirene tanpa jalur evakuasi adalah teriakan di lorong buntu. Peta tanpa latihan hanya menjadi warna di dinding. Aplikasi tanpa sinyal, listrik cadangan, dan kepercayaan masyarakat dapat berubah menjadi benda sunyi tepat ketika paling dibutuhkan.
Indonesia memiliki aturan dan peta bahaya gempa. Kementerian Pekerjaan Umum bahkan telah menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 sebagai acuan minimum nasional bagi perencanaan infrastruktur tahan gempa (Kementerian PU, 2026). Persoalannya bukan lagi sekadar ketiadaan pengetahuan, melainkan jarak antara pengetahuan dan kepatuhan. Berapa banyak rumah sederhana yang dibangun tanpa pendampingan teknis? Berapa sekolah lama yang belum pernah diaudit ketahanan strukturnya? Berapa puskesmas berada di zona rawan tetapi tidak memiliki rencana kesinambungan pelayanan?
Benjamin Franklin pernah menasihati warga Philadelphia yang terancam kebakaran: “An ounce of prevention is worth a pound of cure”—sedikit pencegahan lebih berharga daripada banyak pengobatan (Franklin, 1736). Hampir tiga abad kemudian, kalimat itu masih terasa seperti teguran. Kita jauh lebih mudah mengumpulkan bantuan setelah rumah roboh daripada menyediakan insentif agar rumah itu tidak roboh. Kamera lebih tertarik kepada kedatangan paket logistik daripada audit struktur yang sunyi dan tidak dramatis.
Padahal ongkos kelalaian selalu lebih mahal. Kerugian ekonomi tahunan akibat bencana di Indonesia diperkirakan US$2,2–3 miliar, atau sekitar 0,2–0,3 persen PDB 2018. Sepanjang 2007–2018, bencana tercatat merenggut 7.375 jiwa dan menyebabkan 55 juta orang mengungsi (Bank Dunia, 2021). Perhitungan pemerintah untuk periode 2000–2016 juga menunjukkan rata-rata kerugian Rp22,8 triliun per tahun, sementara dana kontingensi ketika itu hanya sekitar Rp3,1 triliun—meninggalkan kesenjangan pembiayaan hampir Rp19,75 triliun (Kementerian Keuangan, 2020).
Jepang memberikan pelajaran yang agak paradoksal. Negeri itu memiliki teknologi, standar bangunan, latihan evakuasi, dan disiplin kebencanaan yang kuat, tetapi tidak pernah menganggap dirinya selesai. Pemerintah Jepang memperkirakan gempa besar di Palung Nankai dapat menewaskan hingga 298.000 orang dan menimbulkan kerugian 270,3 triliun yen. Kemungkinan gempa bermagnitudo 8–9 di kawasan itu diperkirakan sekitar 80 persen. Angka mengerikan tersebut bukan diumumkan untuk menebar kepanikan, melainkan agar risiko dapat diterjemahkan menjadi anggaran, bangunan, latihan, dan pilihan kebijakan (Pemerintah Jepang/Reuters, 2025).
Chile juga lama menjadikan standar bangunan tahan gempa sebagai bagian dari kehidupan, bukan aksesori proyek. Jepang dan Chile tidak lebih mampu menghentikan gerak lempeng daripada Indonesia. Mereka hanya berusaha agar dinding, jembatan, dan institusinya tidak ikut menyerah ketika lempeng bergerak.
Karena itu, rekonstruksi Flores kelak tidak boleh sekadar mengembalikan yang roboh ke bentuk semula. Prinsipnya harus build back better: membangun kembali dengan lebih aman. Audit perlu mendahulukan sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor layanan publik. Rumah sederhana memerlukan desain tahan gempa yang mudah diterapkan serta pendampingan tukang. Jalur evakuasi harus dapat digunakan lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Mikrozonasi yang kini dikerjakan BMKG perlu benar-benar masuk ke dalam tata ruang dan persetujuan bangunan, bukan berhenti sebagai dokumen teknis.
Bumi mungkin tidak memberi kita jadwal. Tetapi ia meninggalkan peta, sejarah, dan tanda-tanda. Kita tahu Flores Back Arc Thrust pernah melahirkan gempa besar pada 1992. Kita tahu wilayah mana yang tanahnya lunak, pantainya rendah, dan jalannya mudah terputus. Maka, ketidaksiapan bukan lagi sepenuhnya nasib. Sebagiannya adalah keputusan untuk menunda.
Pada Sabtu pagi itu, mesin membutuhkan dua menit 16 detik untuk memperingatkan manusia. Kini pertanyaannya bukan seberapa cepat mesin telah bekerja, melainkan berapa tahun lagi manusia memerlukan waktu untuk mendengarnya.
*Bogor, 16 Agustus 2026*