Jakarta, INDONEWS.ID – Pimpinan DPR RI menerima perwakilan mahasiswa dan massa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6) petang.
Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut mendampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa serta sejumlah pimpinan Komisi III DPR RI, di antaranya Habiburokhman, Rano Alfath, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Dari pihak demonstran, pertemuan dihadiri perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta perwakilan Pengurus Besar HMI MPO.
Para perwakilan massa mulai memasuki ruang pertemuan sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, dialog antara pimpinan DPR dan mahasiswa berlangsung secara tertutup. Awak media hanya diperkenankan mengambil gambar saat awal pertemuan sebelum diminta meninggalkan ruangan.
Hingga Jumat malam, pertemuan masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi terkait hasil pembahasan maupun tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Sebelumnya, gabungan mahasiswa dan HMI MPO menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI sejak pukul 15.00 WIB. Dalam aksinya, mereka mengangkat sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga bahan bakar minyak (BBM), hingga penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi "Tritura Trisakti" menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM serta menghentikan pemborosan APBN. Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang dinilai bermasalah serta perbaikan komunikasi publik. Ketiga, menolak revisi UU Polri, menghentikan tindakan represif aparat di ruang sipil, dan menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas hak masyarakat.
Sementara itu, HMI MPO menyampaikan lima tuntutan. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak pemborosan anggaran negara, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, menjaga stabilitas harga BBM, serta menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip dasar demokrasi dan negara hukum.
Aksi demonstrasi berlangsung di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Massa berharap DPR dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan melalui forum dialog tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, DPR RI belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dan HMI MPO.
