Opini

REPUBLIK: A ROAD TO NO WHERE ?

Oleh : luska - Sabtu, 29/08/2026 16:41 WIB


REPUBLIK: A ROAD TO NO WHERE ?

Oleh : JIMMY H SIAHAAN


Setelah Kemerdekaan. 

Tepatnya tahun 1952, Mochtar Lubis menulis, saya sudah tahu semenjak semula bahwa jalan yang kutempuh ini tidak ada ujungnya.


Dia tidak akan habis-habisnya kita menempuh perjalanan. Mulai dari sini, terus, terus, terus, tidak ada titik. 


Perjuangan ini, meskipun kita sudah merdeka, belum juga sampai ke titik. Dimana ujung jalan perjuangan dan perburuan manusia mencari kebahagiaan? 


Dalam hidup manusia selalu setiap saat ada musuh dan rintangan-rintangan yang harus dilawan dan dikalahkan. 


Habis satu muncul yang lain, demikian seterusnya. Sekali kita memilih jalan perjuangan, maka jalan itu tidak ada gunanya. Dan kita, kamu, aku, semuanya telah memilih jalan perjuangan.


Tiap orang punya ketakutan sendiri, dan harus belajar hidup dan mengalahkan ketakutannya. 


Tahun 1977, lima puluh lima tahun kemudian dia membuat pidato kebudayaan tentang Manusia Indonesia meliputi; pertama, munafik, kedua,enggan bertanggung jawab, ketiga, feodal, keempat, percaya takhayul, kelima,berbakat seni, dan keenam, berwatak lemah. 


Merebut Kemerdekaan 


Kini ada gerakan BEM UI 2026, bersama ribuan mahasiswa menggelar aksi sebelumnya bulan Juni lalu, ada gerakan Indonesia Menuju Bangkrut, kali ini berjudul “Merebut Kemerdekaan” di Bundaran HI, Selasa (18/8/2026). 


Massa membawa spanduk bertuliskan “Katanya Merdeka, Nyatanya Sengsara” dan “Dulu Dijajah Penjajah, Sekarang Dijajah Penguasa”. 


Ketua BEM UI Athof mengingatkan kembali hakikat utama pendirian republik ini sebagai sebuah negara yang sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, bukan kelompok tertentu.


Ia mengecam keras adanya kolaborasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dinilai bersatu demi melahirkan kebijakan-kebijakan tak berpihak kepada rakyat kecil.


"Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan `Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur` hanya omong kosong belaka," ujar Athof dengan nada lugas.


Athof membongkar kepalsuan kedaulatan tersebut dengan menyinggung rentetan aksi penangkapan sewenang-wenang terhadap kalangan pemuda serta tindakan represi terhadap media sejak Agustus tahun lalu.


Selain krisis keadilan hukum, BEM UI juga menyoroti realitas pahit terkait kemakmuran rakyat yang dinilai makin jauh dari panggang api.


Athof menyebutkan bahwa kelangkaan lapangan kerja yang berkualitas masih menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda Indonesia saat ini.


Ia juga menyentuh persoalan hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara tanpa terkecuali.


"Amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka," pungkas Athof.


Pernyataan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa kalangan mahasiswa akan terus mengawal dan menagih janji kemerdekaan bagi seluruh rakyat.


Sebuah artikel oleh Fathimah Azzara, wakil Ketua BEM UI berjudul, Bangsaku, Kompas, 18 Agustus 2026, menyimpulkan:


"Kezaliman masa itu datang dari bangsa sendiri dan tabiat masyarakat kita memang sudah rusak sejak semula".


Ketika saya menceritakan tema "Bukan Tamu di Negeri" ini kepada teman sejawat di kampus? Jason Sihite, ia langsung mengatakannya, "Jadi pertanyaannya, siapa tuan rumahnya ?"


Parakitri T Simbolon dalam "Menjadi Indonesia". Kebangsaan (nationhood) adalah rangkaian upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat (society) di satu pihak dan kekuasaan negara ( state) di pihak lain.


Rangkaian upaya mencapai keseimbangan tersebut terbentang sepanjang sejarah. Dalam pengertian, Indonesia yang sekarang adalah hasil sejarah itu dan masih terus menjadi Indonesia.


Harapan yang samar ?


Sebuah pernyataan apakah benar bahwa Politik butuh rakyat bodoh, dan bahwa kebenaran, tak dibutuhkan, karena kebenaran suka memberontak, dikutip dari Tan Malaka. 


Seorang pendakwah mengatakan telur memiliki manfaat dan jangan dipersoalkan darimana datangnya. Mengacu pada hal tersebut, sebuah gagasan yang datang dari seseorang yang memiliki kompetensi akan lebih bermartabat. 


Ada juga ungkapan Latin, " qui tacet consentire videtur", ia yang diam dianggap setuju. Ada banyak perkara yang kita ketahui, tapi tak diungkapkan, malah karena terlalu penting, tapi hal itu menjadi tabu dibicaràkan terbuka.


Semua gara-gara Politik ! Itulah jawaban sederhana yang disampaikan secara memikat oleh Acemoglu dan Robinson dalam, "Why Nations Fail", terkait pertanyaan kenapa banyak negara yang gagal untuk maju.


Dengan memadukan berbagai pendapat yang datang dari kutub berlawanan secara hati-hati, kedua penulis berhasil memperlihatkan bahwa faktor sejarah dan geografi suatu negara tidak menentukan nasib suatu negara tersebut.


Namun demikian, mereka juga berhasil memaparkan bahwa betapa baiknya gagasan dan kebijakan ekonomi suatu bangsa, tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika tidak diiringi dengan perubahan politik secara fundamental seperti dijelaskan Dani Rodrik, Kennedy School of Government, Harvard University.


Sebuah nasehat dari Prof Selo Soemardjan, saya ingin mengingatkan para tokoh politik sekarang. Jangan pengalaman yang tidak adil itu kini terulang kembali. Janganlah melupakan jasa dan pengorbanan para mahasiswa merekalah yang berhasil mengubah sejarah.


Saat ini situasi Republik terasa sebagai harapan yang samar, di balik nada sarkastik dan absurditas hidup, tersimpan pesan optimisme kecil bahwa manusia tetap bisa berjalan bersama tanpa harus tahu pasti ke mana arah tujuan akhirnya. Optimisme adalah kewajiban.

Artikel Lainnya