Jakarta, INDONEWS.ID - Ekonomi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh kombinasi tekanan eksternal global serta akumulasi masalah dari dalam negeri yang menekan daya beli masyarakat.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha M Rachbini, Ph.D. mengatakan secara garis besar, ada tiga jalur yang timbul akibat guncangan eksternal, yang pada gilirannya berakibat buruk terhadap ekonomi Indonesia.
”Tiga masalah yang terkena dampak langsung tersebut adalah masalah energi dan fiskal, rantai pasok global, serta investasi dan pasar keuangan,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Dia mengatakan, kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan ruang fiskal, serta menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Gejolak pasar keuangan global, katanya, berisiko menekan rupiah, meningkatkan imbal hasil SBN dan biaya dana, serta membuat perbankan lebih selektif dan bahkan terhambat menyalurkan kredit.
Karena itu, dampak guncangan eksternal ini penting diperhatikan dalam kebijakan ekonomi karena berpotensi menekan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Tekanan tersebut (kenaikan biaya energi dan beban fiskal, gangguan rantai pasok global, hingga gejolak pasar keuangan) dapat merembet ke sektor riil dan ekonomi domestik secara lebih luas.
Dosen IPB University ini mengatakan, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, maka kebijakan ekonomi dipusatkan pada tiga masalah tesebut.
Jalur pertama, berasal dari sektor energi dan fiskal. Eskalasi geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga energi, meningkatkan biaya input produksi, serta memperbesar beban subsidi pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memicu kenaikan inflasi dan risiko kredit, sekaligus mempersempit ruang fiskal Indonesia.
”Kalau kita lihat ruang fiskal yang saat ini ada juga terbatas di tengah subsidi energi yang semakin menonjak, kemudian juga prioritas-prioritas program yang juga semakin meningkat,” ungkapnya.
Jalur kedua, berasal dari gangguan rantai pasok global. Fragmentasi dan disrupsi jalur pasok berpotensi menekan pembiayaan perdagangan (trade finance) serta meningkatkan kebutuhan modal kerja pelaku usaha.
Kondisi ini, kata Eisha, dapat menghambat aktivitas produksi, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, jalur ketiga, berkaitan dengan investasi dan pasar keuangan. Gejolak pasar keuangan global, terutama kenaikan imbal hasil (yield) dan pergeseran portofolio investor ke aset yang dinilai lebih aman, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).
Tekanan tersebut dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund) dan membuat lembaga keuangan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. ”Dampaknya, pembiayaan bagi dunia usaha berpotensi semakin terbatas di tengah ketidakpastian global,” tuturnya.
Harus Dihadapi dengan Kebijakan Tepat
Guncangan tersebut, kata Eisha, akan berpotensi dan terus menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik dan dinamika dari ekonomi secara luas.
”Dan kami rasa guncangan ini tidak lepas ya, meskipun pertumbuhan secara global ada, berprogres, namun pemulihannya masih cukup tertahan sampai saat ini,” katanya.
Ketidakpastian geopolitik, katanya, dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kenaikan harga energi, tekanan pada biaya logistik, ongkos produksi, serta kondisi pasar keuangan global merupakan fakta yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat.
Di sektor riil, dampaknya signifikan dapat memberikan tekanan risiko Indonesia, pada kenaikan harga minyak, ketidakpastian pasokan fisik, ongkos logistik dan biaya produksi.
Dia mengatakan, ketergantungan pada impor minyak mentah maupun BBM dapat berimplikasi pada biaya energi domestik, meskipun minyak yang dibeli Indonesia tidak seluruhnya berasal dari kawasan tersebut.
Defisit neraca perdangangan migas juga akan tertekan sehingga menekan nilai tukar rupiah, apalagi pasar modal tertekan karena evaluasi MSCI. Ini kemudian meningkatkan biaya produksi dan distribusi, serta menggerus daya beli masyarakat.
”Untuk itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi peningkatan beban subsidi energi yang dapat mempersempit ruang fiskal,” imbuhnya.
Eisha mengatakan, INDEF sudah mengeluarkan buku Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim. Buku ini mengukur dampak berbagai risiko global terhadap perekonomian nasional menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE).
Dalam skenario lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah, INDEF memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpotensi tertekan sebesar 0,21 persen. Ekspor diperkirakan melambat 2,44 persen, sementara upah riil turun 0,28 persen. Pada saat yang sama, inflasi meningkat 0,28 persen dan impor melonjak 7,8 persen.
Jadi, masalah geopolitik jelas akan terus menjadi faktor krusial ekonomi Indonesia. Konflik di Timur Tengah yang menutup Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb memicu lonjakan harga minyak dunia.
Indonesia kehilangan sekitar 25% sumber impor BBM, sehingga ICP naik ke kisaran $105-106 per barel dan perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidinya menimbulkan pergeseran perilaku konsumen.
Simulasi INDEF, lanjut Eisha, menunjukkan guncangan energi dapat menekan pertumbuhan PDB sekitar 0,2%, menurunkan ekspor, meningkatkan inflasi serta impor migas, yang selanjutnya memperlebar defisit neraca perdagangan, menekan rupiah, dan menambah beban subsidi energi. Pertamina merespons dengan diversifikasi pasokan (Afrika, Amerika Serikat, dan wilayah lain) serta meningkatkan produksi dalam negeri.
”Pengembangkan bisnis rendah-karbon seperti biofuel, geothermal, surya, hidrogen hijau, dan SAF diarahkan untuk memperkuat stabilitas makro, reformasi subsidi secara bertahap, dan mempercepat transisi energi terbarukan,” pungkasnya.*