Geng Solo Semakin Panik, Pengamat Intelijen Waspadai Potensi Ancaman Terhadap Presiden Prabowo

Jakarta, INDONEWS.ID – Kian masifnya tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memicu kegelisahan di lingkaran kekuasaan yang selama ini dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, situasi tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi memunculkan berbagai bentuk ancaman terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran membuat kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo semakin panik.

Kepanikan tersebut tidak hanya berpotensi dirasakan Jokowi, tetapi juga sejumlah petinggi institusi keamanan dan aparat pemerintahan yang selama ini dinilai mendapatkan posisi strategis pada masa pemerintahan Joko Widodo.

“Makin masifnya tuntutan pemakzulan Gibran membuat Geng Solo makin panik. Dan yang panik itu bukan saja mantan Presiden Jokowi, tetapi ada juga petinggi institusi keamanan dan aparat pemerintahan yang selama ini menjadi anak emas selama pemerintahan Jokowi,” kata Amir melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ia mengingatkan, perkembangan politik tersebut perlu dicermati secara serius oleh pemerintahan Prabowo. Amir bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya operasi senyap yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo.

Amir menegaskan bahwa berbagai kemungkinan tersebut perlu disikapi secara bijaksana dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa pembuktian.

Karena itu, Amir meminta pejabat pemerintahan, terutama Partai Gerindra, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan sistem pengamanan Presiden Prabowo berjalan optimal.

Menurut dia, berbagai gejala politik yang berkembang perlu diperhatikan, terlebih menjelang masa persidangan DPR pada 9 November mendatang. Situasi tersebut dinilai dapat meningkatkan dinamika politik nasional dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan pemerintahan.

“Ancaman terhadap kursi Prabowo itu bisa saja bersifat fisik atau nonfisik,” ujarnya.

Amir menjelaskan, ancaman fisik relatif lebih mudah dikenali karena berkaitan dengan potensi gangguan langsung terhadap keselamatan Presiden. Namun, ancaman nonfisik justru memiliki karakter yang lebih kompleks dan berlapis.

Ancaman tersebut, kata dia, dapat berbentuk gangguan komunikasi, penyadapan, manipulasi kebijakan hingga pembentukan opini dan pemutarbalikan fakta yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

“Ancaman fisik tentu bisa dicermati dan direspons sesuai realitas dan dinamikanya. Namun, jangan diabaikan bahwa ancaman nonfisik juga bersifat multikompleks dan multilevel,” katanya.

Karena itu, Amir menilai pengamanan Presiden tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan fisik. Sistem pengamanan juga harus memperhatikan pola komunikasi Presiden dengan berbagai pihak, termasuk kemungkinan adanya upaya penyadapan dan penyalahgunaan informasi.

Ia mengingatkan bahwa dalam situasi politik yang penuh ketegangan, informasi yang masuk kepada Presiden menjadi sangat penting. Manipulasi informasi maupun kebijakan dapat menimbulkan persoalan serius apabila tidak diantisipasi dengan sistem pengawasan dan verifikasi yang kuat.

Amir juga meminta agar pengamanan Presiden diperhatikan di seluruh lokasi aktivitas kepala negara, mulai dari Hambalang, Kertanegara hingga Istana Negara.

Termasuk ketika Prabowo menjalankan berbagai agenda dengan mobilitas tinggi dan melakukan perjalanan ke sejumlah tempat.

Menurut Amir, pengamanan Presiden harus mampu membaca perkembangan situasi secara menyeluruh. Bukan hanya mengantisipasi ancaman yang terlihat, tetapi juga mengidentifikasi potensi gangguan yang bekerja melalui jaringan komunikasi, informasi dan proses pengambilan keputusan.

Ia menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh unsur pengamanan tanpa menciptakan kepanikan politik ataupun menuduh pihak tertentu tanpa bukti.

Di tengah meningkatnya polemik politik mengenai posisi Gibran, stabilitas pemerintahan dan keselamatan kepala negara harus menjadi perhatian utama.

Bagi Amir, tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya menghadapi tekanan politik secara terbuka, melainkan juga memastikan tidak ada upaya ilegal yang mengganggu jalannya pemerintahan dan kewenangan konstitusional Presiden. *