Serangan terhadap Prabowo, Pengamat: Oligarki dan Kelompok Politik Bersatu Karena Kepentingannya Sudah Terganggu

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi oligarki yang bertahun-tahun menguasai sumber daya alam dan merugikan negara dinilai dapat memicu perlawanan politik dan pembentukan opini untuk melemahkan pemerintah.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, langkah pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhadapan dengan kekuatan oligarki yang memiliki sumber daya keuangan sangat besar.

Menurut Amir, penertiban kawasan hutan dan penagihan denda hingga triliunan rupiah telah mengganggu kepentingan kelompok-kelompok bisnis yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya alam.

“Satgas PKH berhadapan dengan oligarki yang memiliki uang tidak terbatas. Selama bertahun-tahun mereka menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan rakyat. Sekarang, di era Prabowo, mereka ditertibkan dan dikenai denda hingga triliunan rupiah,” kata Amir Hamzah melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Ia menilai, perlawanan terhadap kebijakan tersebut tidak selalu dilakukan melalui jalur hukum atau lobi politik. Dalam pembacaan intelijen, perlawanan juga bisa berlangsung melalui pembentukan opini publik, penggiringan persepsi, serta tekanan sosial dan politik.

Amir menduga, kekuatan oligarki dapat memanfaatkan buzzer, sejumlah pengamat, dan demonstrasi untuk membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

“Ketika kepentingan ekonomi mereka terganggu, yang muncul bukan hanya perlawanan bisnis. Ada kemungkinan dilakukan serangan opini melalui buzzer, membayar orang untuk membentuk persepsi, menggunakan pengamat, hingga menggerakkan demonstrasi. Tujuannya menciptakan kesan bahwa pemerintahan Prabowo bermasalah dan kehilangan dukungan rakyat,” ujarnya.

Amir mengaitkan analisis tersebut dengan pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang negara hasil kerja Satgas PKH di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan bahwa ancaman tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tetapi juga menyasar anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

“Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak, tidak hanya saudara keluarga saudara juga diancam,” kata Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan gentar menghadapi kekuatan yang memiliki uang sangat besar untuk membiayai serangan di ruang digital maupun demonstrasi.

“Percayalah kebenaran akan menang. Percayalah kita di atas jalan yang benar, kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau membiayai demonstrasi, kita tidak gentar. Kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat,” tandas Prabowo.

Menurut Amir, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Presiden menyadari adanya risiko perlawanan dari kelompok yang kepentingannya terganggu oleh kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif intelijen, perang opini merupakan salah satu instrumen untuk memengaruhi legitimasi kekuasaan. Serangan tidak harus dilakukan secara langsung terhadap Presiden. Pembentukan persepsi negatif terhadap kebijakan, pejabat, dan institusi pemerintah juga dapat menjadi bagian dari tekanan politik.

Adanya Kesamaan Kepentingan

Amir juga menyoroti kemungkinan bertemunya kepentingan oligarki dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil dan organisasi yang memiliki agenda politik berbeda-beda.

Menurut dia, dalam pertarungan kekuasaan, kesamaan kepentingan dapat mempertemukan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki hubungan organisatoris.

“Yang perlu dibaca adalah kemungkinan bertemunya kepentingan oligarki dengan kelompok-kelompok lain. Ada yang memiliki kepentingan ekonomi, ada yang memiliki kepentingan politik, dan ada pula yang memanfaatkan isu sosial untuk menekan pemerintah,” katanya.

Ia mengingatkan, tidak semua LSM atau gerakan demonstrasi dapat dikategorikan sebagai alat oligarki. Kritik masyarakat sipil tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Akan tetapi, transparansi pendanaan dan kepentingan di balik gerakan politik perlu menjadi perhatian.

Dalam analisis geopolitik domestik, perebutan pengaruh terhadap kebijakan negara tidak hanya berlangsung di ruang pemerintahan. Penguasaan sumber daya ekonomi, jaringan politik, media, dan opini publik juga menjadi instrumen untuk mempertahankan pengaruh.

Amir turut menyinggung dinamika kelompok politik yang kerap disebut sebagai Geng Solo. Ia melihat adanya kemungkinan kesamaan kepentingan antara kelompok oligarki dan kelompok politik tersebut ketika berhadapan dengan perubahan konfigurasi kekuasaan di pemerintahan Prabowo.

Dinamika yang berkembang terkait mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi bagian dari situasi politik yang perlu dicermati.

Menurut Amir, jika kepentingan politik dan ekonomi sama-sama merasa terancam, dapat terbentuk kesamaan arah perlawanan meskipun masing-masing kelompok mempunyai agenda sendiri.

“Dalam politik, tidak harus ada persekutuan formal. Bisa saja terdapat kesamaan kepentingan. Ketika oligarki merasa kepentingan ekonominya terganggu, sementara kelompok politik tertentu merasa pengaruhnya berkurang, keduanya bisa memiliki kepentingan yang beririsan dalam menghadapi pemerintahan,” ungkapnya.

Tantangan Presiden Prabowo

Amir berpandangan, tantangan Prabowo bukan hanya menghadapi persoalan ekonomi dan penegakan hukum, tetapi juga mengelola pertarungan pengaruh yang melibatkan jaringan bisnis, politik, dan komunikasi publik.

Dalam perspektif intelijen, situasi tersebut dapat dibaca melalui pendekatan perang asimetris. Kekuatan yang tidak memiliki posisi formal dalam pemerintahan dapat menggunakan sumber daya finansial, jaringan komunikasi, dan pengaruh sosial untuk menekan pengambil kebijakan.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi intelijen, penegakan hukum, serta transparansi kebijakan agar tidak mudah terjebak dalam konflik opini.

Amir menilai, keberhasilan Prabowo menghadapi oligarki tidak cukup diukur dari besarnya denda yang berhasil ditagih atau luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan.

Lebih penting lagi, pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan konsisten, tidak tebang pilih, dan didukung bukti yang dapat diuji secara terbuka.

“Kalau pemerintah benar-benar ingin memberantas oligarki, jangan berhenti pada satu atau dua kasus. Semua harus ditertibkan berdasarkan hukum. Jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan oleh kekuatan uang dan jaringan kekuasaan,” pungkas Amir Hamzah. *