Bongkar Kasus Penyadapan Ilegal, Pengamat Usul Presiden Prabowo Bentuk Mahkamah Kepolisian Luar Biasa

Jakarta, INDONEWS.ID - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri dinilai harus diselesaikan secara menyeluruh. Persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui mekanisme penegakan hukum internal kepolisian.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengusulkan Presiden Prabowo membentuk lembaga peradilan khusus yang disebut Mahkamah Kepolisian Luar Biasa (Mahmilub Polri).

Gagasan ini ditawarkan sebagai jalan untuk membongkar dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bhayangkara.

Menurut Amir, Presiden Prabowo dapat mengambil pelajaran dari sejarah pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada era Presiden Soeharto. Ketika itu, pengadilan khusus digunakan untuk mengadili sejumlah tokoh militer yang terlibat dalam perkara G30S.

Namun, ia menilai situasi sekarang membutuhkan pendekatan berbeda karena dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan publik justru menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.

“Kalau dahulu dalam peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ada Mahmilub untuk mengadili tokoh-tokoh militer yang terlibat dalam perkara G30S, sekarang Presiden Prabowo perlu memikirkan mekanisme peradilan luar biasa untuk membongkar persoalan serius di tubuh Polri,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (9/11/2026)

Ia menegaskan, usulan Mahkamah Kepolisian Luar Biasa bukan dimaksudkan sebagai pengadilan untuk menghukum seseorang berdasarkan tuduhan atau perbedaan politik. Seluruh pihak yang diperiksa harus mendapatkan hak pembelaan dan diproses berdasarkan alat bukti serta hukum yang berlaku.

Dimensi yang Jauh Lebih Luas

Menurutnya, perkara dugaan penyadapan Presiden memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada persoalan pelanggaran prosedur teknologi informasi.

Jika terbukti dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kasus tersebut menyangkut keamanan negara, independensi institusi kepolisian, serta hubungan konstitusional antara Presiden dan aparat penegak hukum.

“Fakta-fakta persidangan nantinya harus membuka siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa pengguna hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan,” katanya.

Ia juga mengatakan, dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dan beberapa jenderal polisi mempunyai kesamaan ideologi dengan G30S/PKI. “Kalau G30S/PKI dilakukan beberapa tokoh militer. Sedangkan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilakukan petinggi Polri,” tegasnya.

Selain persoalan penyadapan, Amir juga menyoroti rekam jejak kepemimpinan Listyo Sigit yang menurut penilaiannya perlu dievaluasi, terutama terkait penanganan sejumlah perkara yang melibatkan ulama dan tokoh Islam.

Ia menyinggung kriminalisasi yang dituduhkan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dan sejumlah ulama. Menurutnya, berbagai kontroversi penegakan hukum pada periode kepemimpinan sebelumnya perlu diperiksa secara objektif.

Ia juga mempertanyakan apakah terdapat pola perlakuan berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu dalam penegakan hukum.

“Jangan sampai kepolisian dipersepsikan menjadi alat kekuasaan untuk menghadapi kelompok yang berbeda pandangan. Semua warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Amir menilai, persoalan tersebut perlu dibuka melalui pemeriksaan independen, termasuk terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, intervensi politik, dan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Amir juga mengusulkan agar pembentukan mekanisme pemeriksaan luar biasa dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap kembali berbagai kontroversi penegakan hukum pada masa kepemimpinan Listyo Sigit, termasuk tragedi KM 50 yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, tragedi KM 50 tidak boleh terus menjadi persoalan yang menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Setiap dugaan pelanggaran prosedur, penggunaan kekuatan, maupun pertanggungjawaban aparat perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Ia menilai, pengungkapan perkara KM 50 harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan lembaga independen dan membuka ruang bagi keluarga korban untuk mendapatkan kejelasan.

“Kalau Presiden benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, jangan ada perkara yang dianggap tabu untuk dibuka. Termasuk KM 50. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkannya,” tegasnya.

Pastikan Polri Kembali Menjadi Milik Rakyat

Lebih jauh, Amir menilai reformasi kepolisian harus dimulai dari perubahan kebijakan dan orientasi kepemimpinan Kapolri saat ini, Jenderal Suyudi Ario Seto.

Slogan dan arah kebijakan Polri bersama masyarakat, menurutnya, harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kepolisian harus kembali menjadi institusi yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, bukan institusi yang ditakuti karena kewenangannya.

Ia berharap Kapolri Suyudi berani melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk mengevaluasi pejabat yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, usulan Mahkamah Kepolisian Luar Biasa tersebut menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo untuk memastikan reformasi Polri tidak berhenti pada pergantian pimpinan.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

“Presiden harus memastikan Polri kembali menjadi milik rakyat. Jangan sampai institusi yang seharusnya menjaga keamanan negara justru menjadi sumber persoalan baru. Semua dugaan harus dibongkar melalui proses hukum yang independen,” pungkasnya. *