COP31 Dibuka Tanpa AS, Indonesia Tawarkan Solusi Iklim Saat Asap Karhutla Belum Reda

Jakarta, INDONEWS.ID – Hampir 200 negara berkumpul di Antalya, Turki, untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31). Satu kursi penting kosong: Amerika Serikat, penghasil emisi historis terbesar dunia, tidak hadir.

Di tengah ketidakhadiran itu, Indonesia datang dengan pesan percaya diri sebagai penyedia solusi iklim. Pesan itu sekaligus akan diuji oleh kenyataan di dalam negeri, tempat ribuan titik api karhutla masih terpantau.

COP31 resmi dibuka pada Senin (9/11/2026) waktu setempat dan berlangsung hingga 20 November 2026 di Antalya Expo Center. Turki bertindak sebagai tuan rumah dengan Menteri Lingkungan Murat Kurum sebagai Presiden COP, sementara Australia memimpin jalannya negosiasi melalui Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen. Pertemuan para pemimpin dunia dijadwalkan pada 11–12 November.

Absennya Amerika Serikat

Amerika Serikat absen setelah Presiden Donald Trump kembali menarik negaranya dari Perjanjian Paris. Ketidakhadiran ini terasa di meja pembiayaan. Negara-negara berkembang, sebagaimana dilaporkan Democracy Now, akan menekan negara kaya untuk mengisi dana kerugian dan kerusakan (loss and damage) yang dibentuk di COP Mesir.

Turki, menurut ringkasan berita global 10 Things, juga menggalang dukungan untuk menaikkan porsi listrik dalam konsumsi energi global dari sekitar 21 persen menjadi 35 persen pada 2035. Pengkritik mencatat target itu tidak mensyaratkan listrik yang dihasilkan harus rendah karbon.

Lima Pilar Indonesia

Delegasi Indonesia dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Paviliun Indonesia mengusung tema "Rumah Solusi Iklim".

"Indonesia datang ke COP31 dengan pesan yang jelas: Indonesia menghadirkan solusi iklim dalam skala besar," kata Hashim, seperti dikutip IDN Times.

Jumhur memaparkan lima pilar yang dibawa Indonesia: transisi energi bersih dan industrialisasi hijau; solusi berbasis alam yang mencakup hutan, gambut, mangrove, ekosistem laut, dan keanekaragaman hayati; kota tangguh iklim dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular; pendanaan iklim dan pasar karbon; serta keadilan iklim yang melibatkan perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Paviliun Indonesia, menurut Ecobiz Asia, menyiapkan 67 sesi diskusi yang membahas transisi energi hingga pasar karbon.

Ujian dari Dalam Negeri

Pilar kedua, solusi berbasis alam, menjadi sorotan karena kondisi di tanah air. BNPB mencatat 1.468 titik panas karhutla di enam provinsi hingga 6 November 2026. Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus ISPA kumulatif di tujuh provinsi hingga 2 November 2026.

Di Papua Selatan, titik panas per 6 November naik 66 persen dibanding periode sebelumnya. Kabupaten Merauke menyumbang sekitar 90 persen titik panas provinsi itu.

Data ini relevan bagi posisi tawar Indonesia di pasar karbon. Kredit karbon dari hutan bernilai karena hutan itu dijaga. Ketika hutan dan gambut terbakar, cadangan karbon ikut lepas ke atmosfer dan klaim solusi berbasis alam menjadi lebih sulit dipertahankan di hadapan calon pembeli.

Jumhur menyatakan optimisme. "Tahun ini lebih optimis dari tahun lalu," ujarnya, dikutip dari IDN Times.

Optimisme itu akan diuji dalam dua pekan ke depan: apakah Indonesia mampu mengubah paviliun dan sesi diskusi menjadi komitmen pendanaan yang nyata, sekaligus menunjukkan bahwa api di Kalimantan, Sumatera, dan Papua bisa dikendalikan.

(Rikard Djegadut)