Bupati Mabar Siapkan Rp10 Juta bagi Pelapor Pembuang Sampah, Mampukah Labuan Bajo Bersih?

Jakarta, INDONEWS.ID – Papan larangan membuang sampah sudah lama dipasang di sejumlah sudut Labuan Bajo. Namun, sampah tetap saja muncul, sering kali pada malam hari, saat tidak ada yang melihat.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi kini mencoba cara lain: membayar warga yang berani membongkar identitas pembuang sampah sembarangan. Nilainya Rp10 juta.

Gagasan itu disampaikan Edi, sapaan akrab sang bupati, dalam Apel Kekuatan di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (2/11/2026). Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan sayembara atau mekanisme sejenis.

Menurut Edi, papan larangan tidak cukup membuat orang jera. "Sebab tanda larang itu orang tidak akan jera," katanya, seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Manggarai Barat, Info Mabar.

Warga yang dapat mengungkap identitas pembuang sampah disertai bukti akan mendapat hadiah Rp10 juta. Edi juga menyoroti pola pembuangan sampah di waktu tertentu. "Coba dicek, ada sampah-sampah yang dibuang malam hari di beberapa tempat," ujarnya.

Ia meminta pelaku dikenai denda yang sepadan dan memberatkan. Namun, besaran denda dan dasar hukumnya belum dijelaskan.

Persoalan Lama Kota Wisata

Sampah adalah persoalan menahun di Labuan Bajo, pintu gerbang Taman Nasional Komodo dan salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional. Pada 2022, Kementerian PUPR membangun sistem pengelolaan sampah senilai Rp46 miliar di kawasan Warloka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kala itu juga berupaya mengoptimalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Warloka.

Masalahnya tidak hanya di daratan. Pada April 2025, pantai Pulau Monyet di perairan Labuan Bajo dilaporkan dipenuhi sampah meski pulau itu tidak berpenghuni. Ini menunjukkan sampah juga datang dari laut dan aktivitas pelayaran.

Skema hadiah bagi pelapor bukan hal baru. Pada April 2026, Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, membentuk satuan tugas, menyiapkan hadiah bagi pelapor, dan mengancam pembuang sampah sembarangan dengan denda hingga Rp10 juta atau kurungan tiga bulan.

Efektivitas skema seperti ini bergantung pada beberapa hal. Pertama, dasar hukum pemberian hadiah dan sumber anggarannya. Kedua, perlindungan bagi pelapor, terutama di lingkungan yang warganya saling mengenal. Ketiga, kepastian sanksi bagi pelaku. Tanpa sanksi yang benar-benar dijalankan, hadiah bagi pelapor tidak akan banyak mengubah perilaku.

Ada pula sisi lain yang perlu dijawab. Warga yang membuang sampah pada malam hari bisa jadi melakukannya karena layanan pengangkutan belum menjangkau permukimannya atau jadwalnya tidak sesuai. Penegakan aturan akan lebih kuat bila dibarengi jaminan bahwa setiap warga punya tempat yang layak untuk membuang sampah.

Kini bola ada di tangan DLH Manggarai Barat. Warga menunggu kapan sayembara itu resmi dibuka, berapa denda yang akan dikenakan, dan bagaimana identitas pelapor dilindungi. (Rikard Djegadut)