Pengamat intelijen Ridlwan Habib. (Foto: Tribunnews.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Informasi pengadaan 5000 pucuk senjata yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pertemuan tertutup dengan para jenderal purnawirawan, Jumat (23/9) lalu membuat politik nasional memanas.
Menyikapi hal itu, Menkopolhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan pers, pada Minggu (24/9). Wiranto menegaskan bahwa pembelian senjata tersebut diajukan Polri untuk kepentingan pendidikan di BIN yang mencapai 500 pucuk, dan bukan 5000. Wiranto menegaskan polemik tersebut terjadi karena adanya informasi antarinstitusi yang belum tuntas.
Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI, POLRI dan institusi BIN.
"Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos," ujar Ridlwan di Jakarta, Senin (25/9).
Dia menjelaskan, pada tanggal 23 September pukul 22 muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter. "Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun akun asli, " kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.
Tagar #PanglimaTantangBIN itu, katanya, menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. "Setelah saya cek, website itu dihosting dari luar negeri, " kata Ridlwan.
Website perang bintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. "Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan," kata Ridlwan.
Ridlwan mengatakan, pagi hari pada 24 September, isu tersebut makin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situs perang bintang.com. "Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan," kata Ridlwan.
“Selain BIN, akun akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah-olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar-gambar hoax,” kata Ridlwan.
Dia mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut-sebut milik Polri. "Setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman tahun 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax," katanya.
Ridlwan menilai isu yang dilontarkan tersebut merupakan upaya pecah-belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI.
"Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik baik saja," katanya.
Dia meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. "Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya," katanya.
Ridlwan mengatakan, respon Menkopolhukam dalam menenangkan suasana tersebut sudah tepat dan terukur. "Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai," kata Ridlwan.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu menghimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. "Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu," katanya.
Dia menambahkan masing-masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri. "Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur," katanya.
Ridlwan mengingatkan bahwa dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. "Intelijen negara usernya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer/Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggung jawab pada satu pengguna yakni Presiden," pungkasnya. (Very)